Jakarta, Penamadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang masih berada pada tahap perencanaan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menurut Said, kepastian dan konsistensi kebijakan menjadi faktor utama untuk menjaga kepercayaan dunia usaha dan investor di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik yang masih membayangi perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, Selasa (9/6/2026).
“Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multi-stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan,” ujar Said.
Ia menilai komunikasi yang matang dengan pelaku usaha, akademisi, investor, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap kebijakan strategis memperoleh dukungan luas sekaligus tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara inflasi diproyeksikan berada di rentang 1,5 hingga 3,5 persen dan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp15.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Said mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM-PPKF 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI. Namun ia menegaskan, target pertumbuhan ekonomi tinggi hanya dapat tercapai jika pemerintah mampu menjaga konsistensi arah kebijakan.
Selain itu, Banggar DPR juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut Said, pemerintah sebaiknya fokus pada langkah-langkah konkret untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional dibanding terlalu banyak menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat atau ketegangan geopolitik dunia.
Untuk menjaga kepercayaan pasar, Banggar DPR memberikan tiga rekomendasi utama. Pertama, menjaga konsistensi kebijakan ekonomi. Kedua, mempertahankan kesehatan fiskal negara dengan target defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap PDB. Ketiga, memperkuat tata kelola pasar modal melalui peningkatan transparansi kepemilikan saham dan penguatan pengawasan pasar.
Tak hanya itu, Said juga mengingatkan pemerintah terhadap besarnya beban pembayaran utang yang akan jatuh tempo pada 2027. Di saat yang sama, pemerintah masih membutuhkan pembiayaan baru dengan proyeksi yield SBN yang relatif tinggi.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar turut menyoroti peringatan BMKG terkait potensi El Nino ekstrem atau yang dikenal sebagai El Nino “Godzilla”. Fenomena ini dinilai berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan ketersediaan sumber daya air nasional.
“Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu, mitigasinya harus sedini mungkin,” tegas Said.
Di sektor sumber daya manusia, Said mengingatkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, hilirisasi industri, serta penguatan sektor manufaktur harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara.
Menurutnya, keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2027 tidak hanya ditentukan oleh angka-angka makro ekonomi, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga stabilitas, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat daya saing industri nasional. (Red/Emha)
