Sumenep, Penamadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, mengambil langkah tegas terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Tak tanggung-tanggung, larangan tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan kantor, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari di luar tempat kerja.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara, yang ditetapkan pada 9 November 2026.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui surat edaran tersebut menegaskan bahwa seluruh ASN maupun tenaga pendukung di lingkungan Pemkab Sumenep wajib mematuhi larangan penggunaan vape.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape),” demikian bunyi poin pertama surat edaran tersebut.
Menariknya, aturan tersebut tidak hanya membatasi penggunaan vape selama jam dinas. ASN juga dilarang menggunakannya ketika menjalankan aktivitas pribadi di luar lingkungan pemerintahan.
“Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku selama berada di lingkungan kantor, tempat kerja, dan dalam aktivitas sehari-hari di luar lingkungan kerja,” bunyi poin kedua SE tersebut.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena memperluas pengawasan terhadap perilaku aparatur pemerintah, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok maupun uap rokok elektrik.
Selain mempertimbangkan aspek kesehatan, Pemkab Sumenep juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika cair.
Dalam pertimbangan surat edaran tersebut, pemerintah daerah mengingatkan adanya risiko perangkat rokok elektrik digunakan untuk mengedarkan zat terlarang, termasuk narkotika yang dicampurkan ke dalam cairan vape.
“Perangkat rokok elektrik (vape) banyak digunakan sebagai media untuk mengedarkan narkotika cair,” demikian petikan pertimbangan dalam surat edaran tersebut.
Karena itu, seluruh ASN diminta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terlibat maupun terdampak penyalahgunaan perangkat rokok elektrik yang mengandung narkotika.
Larangan penggunaan vape tidak hanya menyasar pegawai pemerintahan. Pemkab Sumenep juga meminta aparatur memberikan teguran kepada tamu maupun pengunjung yang kedapatan menggunakan rokok elektrik di lingkungan kantor pemerintahan.
“Bagi tamu atau pengunjung yang kedapatan menggunakan rokok elektrik (vape) di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep agar diberikan teguran dan disampaikan untuk mematikan serta menyimpan perangkatnya,” bunyi poin keempat surat edaran itu.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, atasan langsung dan pejabat berwenang diminta melakukan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
Informasi mengenai larangan penggunaan vape juga harus disampaikan melalui pemberitahuan yang ditempatkan di lokasi strategis agar mudah diketahui pegawai maupun masyarakat.
Pemkab Sumenep bahkan membuka kemungkinan penerapan tindakan disiplin terhadap ASN yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.
“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas poin keenam SE Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Sumenep berharap seluruh aparatur pemerintah dapat menunjukkan kedisiplinan dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan serta menghindari potensi penyalahgunaan narkotika.
Larangan penggunaan vape ini sekaligus menjadi bagian dari langkah pencegahan yang dimulai dari lingkungan birokrasi pemerintahan.
Tidak ada Respon