Jakarta, Penamadura.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi mengumumkan daftar jemaah haji khusus yang berhak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.
Pengumuman tersebut sekaligus memuat mekanisme pengajuan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus melalui Surat Nomor S-100/PL/2026.
Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1448 H/2027 M.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriyawan, menjelaskan bahwa pembayaran setoran pelunasan Bipih Khusus dilaksanakan melalui dua tahap utama, yakni tahap pengisian kuota dan tahap pengisian sisa kuota.
“Pelaksanaan pembayaran setoran pelunasan Bipih Khusus Tahap Pengisian Kuota dimulai resmi hari ini, 6 November hingga 5 Desember 2026,” ujar Ian Heriyawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Tahap pertama atau pengisian kuota berlangsung selama 30 hari kalender, mulai 6 November hingga 5 Desember 2026.
Tahapan ini diperuntukkan bagi jemaah haji khusus yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun 1448 H/2027 M serta jemaah prioritas lanjut usia (lansia).
Untuk jemaah prioritas lansia, Kemenhaj menetapkan ketentuan usia paling rendah 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sekurang-kurangnya dua tahun.
Apabila setelah pelunasan tahap pertama masih terdapat sisa kuota, Kemenhaj akan melanjutkan pengisian melalui tahap kedua.
Tahap kedua atau pengisian sisa kuota dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari kalender, mulai 10 hingga 16 Desember 2026.
Tahapan tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami kendala pelunasan pada tahap pertama, pendamping jemaah lansia, jemaah yang terpisah dari mahram atau keluarga, serta penyandang disabilitas beserta pendampingnya.
Kemenhaj juga membuka mekanisme pengajuan pendampingan bagi jemaah lansia, penggabungan mahram atau keluarga, serta jemaah disabilitas.
Permohonan dapat dikirimkan melalui email pendamping.hajikhusus@haji.go.id.
Proses verifikasi berkas permohonan pendampingan dijadwalkan berlangsung mulai 6 November hingga 5 Desember 2026 di kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI.
Ian Heriyawan menjelaskan, apabila kuota haji khusus belum terpenuhi setelah pelunasan tahap pertama dan kedua, pengisian akan dilanjutkan melalui tahap akhir.
Pengisian tahap akhir dilakukan dengan mengambil jemaah haji khusus berstatus cadangan sesuai urutan nomor porsi berikutnya hingga seluruh kuota terpenuhi.
“Jika kuota pada tahap pertama dan kedua masih belum terpenuhi, pengisian tahap akhir akan diambil dari jemaah cadangan sesuai urutan nomor porsi hingga kuota terpenuhi paling lambat 7 Januari 2027,” jelas Ian.
Jemaah berstatus cadangan yang ikut melakukan pelunasan diwajibkan mengisi dan menandatangani surat pernyataan sukarela di atas materai.
Dokumen tersebut selanjutnya dikirimkan melalui email cadangan.hajikhusus@haji.go.id.
Dalam ketentuan tersebut, Kemenhaj juga memberikan penjelasan terkait Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sertifikasinya belum diperpanjang karena regulasi.
Ian menegaskan, PIHK tersebut tetap dapat melayani pelunasan setelah memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melalui Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah.
PIHK yang bersangkutan juga tetap dapat beroperasi hingga seluruh operasional Rencana Perjalanan Haji (RPH) 2027 selesai.
Sementara itu, jemaah yang terdaftar pada PIHK dengan izin yang sudah tidak berlaku dapat melakukan pelunasan melalui perpindahan ke PIHK yang memiliki izin aktif sesuai pilihan jemaah.
Kemenhaj turut mengatur mekanisme pengembalian saldo setoran Bipih Khusus. Pengembalian tersebut dapat dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah masa pelunasan berakhir.
Untuk mendukung transparansi informasi, daftar jemaah haji khusus berhak lunas dan pengajuan pengembalian saldo dapat diakses masyarakat melalui situs resmi Kemenhaj.
Informasi tersebut tersedia melalui www.haji.go.id, laman https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan, serta tautan https://bit.ly/BerhakLunasHK1448H.
Ian Heriyawan meminta pimpinan PIHK dan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih Khusus agar memedomani petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta agar informasi daftar jemaah berhak lunas disampaikan secara aktif kepada seluruh jemaah di masing-masing lembaga.
“Kami meminta kepada pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih Khusus untuk memedomani petunjuk teknis ini dan menginformasikan daftar berhak lunas secara aktif kepada seluruh jemaah di lembaga masing-masing,” pungkas Ian.
Tidak ada Respon