Sumenep, Penamadura.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Petani dan Pengusaha Tembakau sebagai upaya memperkuat tata niaga tembakau yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan bertema “Mewujudkan Tata Niaga Tembakau yang Berkeadilan dan Berkemaslahatan” itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, Bea Cukai Madura, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur, organisasi petani, pelaku industri hasil tembakau, hingga insan pers.
Ketua PCNU Sumenep, KH Md Widadi Rahim, mengatakan Nahdlatul Ulama sejak awal berdiri tidak hanya mengemban misi keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, lahirnya Nahdlatul Ulama didahului oleh gerakan ekonomi Nahdlatut Tujjar yang digagas KH Hasyim Asy’ari bersama para ulama dan saudagar sebagai fondasi penguatan ekonomi umat.
“Perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama bukan hanya organisasi yang mengurusi persoalan keagamaan, tetapi juga memiliki amanah di bidang kemasyarakatan. Secara sejarah, lahirnya Nahdlatul Ulama didahului oleh Nahdlatut Tujjar dan Nahdlatul Wathan,” ujar Kiai Widadi saat membuka musyawarah, Kamis (30/7/2026).
Ia menilai semangat Nahdlatut Tujjar masih relevan untuk menjawab tantangan ekonomi, terutama dalam membangun sistem tata niaga tembakau yang mampu memberikan kepastian bagi petani maupun pelaku industri.
Menjelang musim panen, PCNU Sumenep memandang komunikasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar tidak terjadi persoalan dalam proses pemasaran hasil panen.
Menurut Kiai Widadi, tembakau memiliki karakteristik berbeda dengan komoditas pertanian lain sehingga membutuhkan kesepahaman antara petani, pengusaha, dan pemerintah.
Karena itu, PCNU Sumenep mengambil peran sebagai fasilitator dialog untuk melahirkan rekomendasi strategis yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain sektor tembakau, PCNU Sumenep juga berencana menggelar forum serupa untuk komoditas garam yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Melalui musyawarah tersebut, PCNU berharap lahir solusi bersama yang mampu mewujudkan tata niaga tembakau yang berkeadilan, memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. (Red/Emha)
