Pena Madura, Sumenep 23 Juni 2022 – Pemerintah Provinsi jawa timur membutuhkan vaksin pmk 10,5 juta untuk mengatasi wabah yang sedang membuat resah para pemilik sapi di Jawa timur, namun Pemprov baru mendapatkan seribu vaksin dari Pemerintah pusat.
Gubernur jawa timur, Khofifah Indar Parawansah, saat menghadiri bakti sosial TNI AL di Pantai Salopeng Sumenep (22/06) mengatakan kebutuhan vaksin pmk di Jawa timur sudah di sanggupi oleh Pemerintah pusat sebanyak 1,5 juta dosis, namun baru diberikan seribu vaksin dan sudah habis didistribusikan.
“Kebutuhan di jawa timur itu kira-kira 10,5 juta vaksin, kami pada raker hari minggu yang lalu kemungkinan akan mendapatkan kouta 1,5 juta yang turun baru satu seribu, jadi kalau kapan distribusinya sudah habis,” kata Khofifah Indar Parawansah, Gubernur Jawa timur.
Mantan menteri sosial era Gusdur tersebut mengatakan, vaksin pmk tersebut harus diimpor dan terkonfirmasi dari lembaga internasional, sehingga pemprov tidak bisa melakukan pembelian sendiri. Kebutuhan vaksin di jawa timur sudah dilaporkan oleh gubernur ke Pemerintah pusat saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu.
“pada rakor kemaren pemprov jawa timur meminta agar Inmendagri 31 2022 di revisi karena substansi dari inmendagri itu adalah pergeseran anggaran APBD,” terang Khofifah.
Khofifah menambahkan, kalau harus dilakukan pergeseran anggaran maka harus ngimput di STPD, harus dibahas dengan DPRD baru kemudian harus dilakukan lelang, hal tersebut membutuhkan proses panjang sementara kebutuhan dilapangan mendesak seperti penanganan covid beberapa waktu lalu.
“jadi ini yang ingin saya sampaikan kenapa kemudian penggunaan alokasi PPT di Daerah, Provinsi maupun Kabupaten Kota itu belum bisa dimaksimalkan antara lain kami sedang menunggu revisi Inmendagri kalau menggunakan format pergeseran anggaran seperti yang tadi itu,” terangnya.
Untuk gubernur saat ini berusaha semaksimal mungkin melakukan proses untuk bisa memproteksi yang sehat harus diproteksi kemudian yang sudah ada sintom maka yang nampak misalnya sintomnya dengan lendir atau sudah ada kuku yang ada di kaki itu mulai lepas itu, maka harus disuntik lalu ada vitamin pengadaan obat.
“ini kami membutuhkan anggaran yang sudah mendapatkan payung hukum yang bisa di jadikan refrensi untuk bisa mengoperasionalkan seluruh ikhtiar percepatan penanganan kasus dari pmk ini,” jelasnya.(Man/Emha)
