Pena Madura, Sumenep, 12 Juni 2024 – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur Yeng terjadi di kota keris.
Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Juhari, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045, Rabu, 12 Juni 2024 di Gedung DPRD Sumenep.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah itu, Juhari mengatakan jika masih terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
“Capaian pembangunan daerah di sektor infrastruktur pembangunan wilayah masih banyak ketimpangan, khususnya wilayah kepulauan. Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada titik-titik kawasan tertentu saja,” katanya dihadapan para legislator dan pimpinan OPD.
PPP mendorong agar Pemkab Sumenep membuat strategi yangvtepat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah, diseluruh kawasan Kabupaten Sumenep utamanya daerah terpencil dan kepulauan.
“Ini merupakan momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama DPRD untuk menyusun kerangka dan roadmap pembangunan Kabupaten Sumenep dimasa depan dalam rangka untuk mencapai cita-cita bersama, Sumenep yang lebih maju dan berkelanjutan sesuai dengan Visi RPJPD Tahun 2025-2045,” terang Juhari.
Anggota DPRD dari Dapil Sumenep VI itu menyarakan agar Pemkab Sumenep melakukan evaluasi dokumen RPJMD periode sebelumnya sebagai rujukan dalam kelengkapan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD bukan hanya sebagai sebuah dokumen rencana melainkan sebagai instrument strategi yang secara efektif mendukung visi misi pembangunan jangka panjang daerah.
“Selain itu Pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera mengambil langkah taktis agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dapat lebih berkualitas, sehingga lebih mempercepat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Kabupaten Sumenep,” tuturnya.
PPP menyarankan Pemerintah Kabupaten Sumenep juga harus lebih konsisten dalam merealisasikan anggaran, supaya pembangunan di Kabupaten Sumenep lebih merata sesuai nota penjelasan “mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas”. (Red/Emha).
