Pena Madura, Sumenep, 23 Februari 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumenep) menilai keterbatasan armada kapal berpotensi memicu kepadatan penumpang pada arus mudik Lebaran menuju Pulau Masalembu. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, DPRD meminta adanya penambahan kapal serta penguatan pengawasan penjualan tiket agar tidak terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan.
Anggota DPRD Sumenep dari Dapil VII, Ahmad Juhairi, mengatakan bahwa pada hari reguler, jalur menuju Pulau Masalembu umumnya dilayani oleh Kapal Sabuk Nusantara 92 dari Pelabuhan Tanjung Perak, serta Sabuk Nusantara 92 dan KM Bung Tomo dari Pelabuhan Kalianget. Menurutnya, kapasitas armada tersebut kerap tidak sebanding dengan lonjakan penumpang saat musim mudik Lebaran.
“Kalau hanya mengandalkan armada reguler, dikhawatirkan akan terjadi kepadatan penumpang. Perlu ada tambahan kapal agar pelayanan angkutan laut lebih aman dan nyaman bagi masyarakat Masalembu,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan tiket juga perlu diperketat untuk mencegah praktik penjualan melebihi kapasitas kapal. Menurutnya, pengendalian jumlah penumpang penting demi keselamatan pelayaran, mengingat jalur laut menuju Masalembu memiliki tantangan cuaca dan jarak tempuh yang cukup panjang.
Juhairi juga mendorong instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun otoritas pelabuhan, untuk melakukan koordinasi lebih awal menjelang puncak arus mudik Lebaran. Langkah antisipatif dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan penumpang di area pelabuhan yang berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan dan kenyamanan.
Selain penambahan armada, DPRD mengusulkan adanya pengaturan jadwal keberangkatan yang lebih fleksibel selama periode mudik, termasuk kemungkinan penambahan trip kapal pada hari-hari puncak arus mudik dan arus balik. Dengan demikian, mobilitas warga Pulau Masalembu menuju kampung halaman dapat terlayani lebih optimal.
Melalui langkah-langkah tersebut, DPRD berharap arus mudik Lebaran ke Pulau Masalembu dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar, sekaligus meminimalkan risiko kepadatan penumpang di pelabuhan. (Red/Emha)
