Sumenep, Penamadura.com – DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan disampaikan oleh masing-masing fraksi.
Reses yang dilaksanakan pada pertengahan Maret 2026 itu menjadi momentum bagi anggota dewan untuk turun langsung ke lapangan, menyerap kebutuhan riil masyarakat yang kini menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan daerah.
Sejumlah isu krusial mencuat dalam laporan hasil reses. Infrastruktur dasar masih menjadi keluhan dominan, terutama terkait kondisi jalan, drainase, dan fasilitas umum yang belum merata di beberapa wilayah.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian utama masyarakat. Warga berharap adanya pemerataan akses serta peningkatan mutu layanan di sektor tersebut.
Di sisi lain, sektor ekonomi kerakyatan turut mendapat sorotan. Dukungan terhadap pelaku UMKM, petani, dan nelayan dinilai perlu diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menegaskan bahwa seluruh hasil reses tidak akan berhenti sebagai laporan semata, melainkan akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan penganggaran daerah.
“Berbasis aspirasi masyarakat ini, kami berharap pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti agar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata,” katanya saat sidang.
Ketua DPRD Sumenep mengaku, pihaknya akan terus mengawal setiap usulan tersebut agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep. (Red/Emha)
