Sumenep, Penamadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,89 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,99 triliun sehingga memunculkan defisit anggaran sekitar Rp96,03 miliar.
Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Senin (12/10/2026).
Dalam nota keuangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.899.676.296.303,04, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.995.705.978.599,32.
Dengan demikian, terdapat selisih defisit sebesar Rp96.029.682.296,28. Pemkab Sumenep merencanakan penutupan defisit tersebut melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Pendapatan daerah itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp393,69 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,50 triliun.
Sementara itu, alokasi belanja daerah meliputi belanja operasi sebesar Rp1,44 triliun, belanja modal Rp101,17 miliar, belanja tidak terduga Rp119,60 miliar, serta belanja transfer Rp325,76 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp126,22 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp30,2 miliar. Selisih kedua komponen tersebut menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp96,03 miliar untuk menutup defisit anggaran.
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim menjelaskan, penyusunan Raperda APBD 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Tema pembangunan yang diusung adalah “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.”
Menurut Imam Hasyim, arah pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah daratan dan kepulauan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pemerataan pembangunan menjadi salah satu perhatian penting mengingat Kabupaten Sumenep memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan karakteristik serta kebutuhan pembangunan yang berbeda.
Sejumlah tantangan juga masih dihadapi Pemkab Sumenep, mulai dari tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik di wilayah kepulauan, hingga kebutuhan meningkatkan daya saing tenaga kerja dan investasi.
Karena itu, kebijakan anggaran daerah diharapkan mampu mendukung program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Tidak ada Respon