Pena Madura, Sumenep, 3 Juli 2025 – Polemik yang melibatkan masyarakat Kepulauan Kangean dengan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) terkait rencana survei uji seismik di wilayah tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan warga.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sumenep, M Syukri, menegaskan bahwa SKK Migas dan Pemkab Sumenep harus segera mengambil tindakan yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Syukri, yang baru saja kembali dari ibadah haji di Mekkah, mengatakan bahwa ia baru saja mengikuti perkembangan terbaru mengenai masalah ini.
“Kami mendukung masyarakat yang merasa keberatan dengan rencana ini. Penolakan mereka bukan tanpa alasan yang kuat. Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk berdiri bersama masyarakat Kangean,” ujar Syukri dalam pernyataan yang disampaikan di Sumenep.
Warga Kepulauan Kangean diketahui menolak kehadiran PT KEI untuk melaksanakan survei seismik, yang dianggap dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Syukri mengingatkan bahwa penjelasan dari SKK Migas dan Pemkab Sumenep sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa memahami dengan jelas apa yang akan terjadi jika eksploitasi migas dilanjutkan.
“Pemerintah dan SKK Migas harus hadir dan memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang dampak dan keuntungan dari kegiatan ini, tanpa ada yang disembunyikan. Kami minta agar masyarakat diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini, bukan hanya penjelasan sepihak dari perusahaan saja,” lanjutnya.
Syukri juga mengingatkan agar tahapan survei seismik dihentikan sementara hingga ada klarifikasi yang lebih mendalam terhadap masyarakat.
“Kami minta SKK Migas dan Pemkab Sumenep untuk segera turun tangan, jangan hanya menyaksikan perselisihan ini berlanjut. Keputusan ini harus diambil dengan hati-hati dan berdasarkan dialog yang konstruktif,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik. “Kami tidak ingin ada kesan negatif mengenai investasi di Sumenep. Ini adalah peluang yang baik, tetapi harus diimbangi dengan komunikasi yang jelas dan saling menguatkan,” ungkapnya.
Hingga saat ini, pihak kehumasan SKK Migas belum memberikan tanggapan terkait permintaan dari legislatif Sumenep agar segera turun tangan dalam menyelesaikan persoalan ini. (Red/Emha)
