5

Pilkades 2027 Bakal Pakai E-Voting, DPRD Sumenep Ingatkan Soal Pengawasan

Pena Madura
Pilkades 2027 Bakal Pakai E-Voting, DPRD Sumenep Ingatkan Soal Pengawasan
A-AA+A++

Sumenep, Penamadura.com – Rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian DPRD.

Pemerintah daerah diminta tidak terburu-buru menerapkan sistem tersebut sebelum seluruh aspek pendukung benar-benar siap. Mulai dari infrastruktur, regulasi, sumber daya manusia (SDM), hingga mekanisme pengawasan harus dipastikan berjalan dengan baik.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam Pilkades memang menawarkan sejumlah keuntungan. Di antaranya mempercepat penghitungan suara, meminimalkan risiko kerusakan surat suara, serta menekan potensi praktik politik uang.

Namun, menurutnya, penerapan e-voting di Sumenep memiliki tantangan tersendiri, terutama karena karakteristik geografis wilayah yang terdiri atas daratan dan kepulauan.

“E-voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” ujar Hairul, Rabu (11/11/2026).

Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh hanya melihat sisi kecanggihan teknologi tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Selain infrastruktur, aspek pengawasan juga menjadi perhatian serius. Menurut Hairul, penerapan e-voting bukan berarti menghilangkan pengawasan, melainkan mengubah pola pengawasan dari sistem konvensional menuju pengawasan berbasis teknologi digital.

Karena itu, perangkat pemungutan suara, keamanan server, sistem elektronik hingga rekam jejak digital atau *audit trail* harus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan.

“E-voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya.

Hairul juga menekankan pentingnya kesiapan SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades hingga saksi masing-masing calon perlu mendapatkan pembekalan teknis agar memahami mekanisme pemungutan suara elektronik.

Tanpa pemahaman yang memadai, penerapan teknologi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk keraguan dan kecurigaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

“Butuh perjalanan cukup panjang ini. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi tersebut khawatir justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” paparnya.

Di sisi lain, Hairul meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep memperkuat koordinasi dengan DPRD serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Persiapan Pilkades berbasis elektronik, menurutnya, tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penyusunan regulasi teknis berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).

Selain itu, pemutakhiran data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta pelaksanaan simulasi di desa percontohan juga perlu dipersiapkan.

“Kami akan terus berkoordinasi untuk menekankan kesiapan agar ini berjalan mulus. DPMD tidak bisa jalan sendiri. Harus ada regulasi turunan yang jelas berupa Perbup dan perda tentang Pilkades e-voting,” tegasnya.

Terkait regulasi, Hairul mengungkapkan bahwa pembahasan rancangan aturan yang sebelumnya diusulkan DPMD Sumenep belum berlanjut. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian ketentuan yang lebih tinggi sebagai landasan penerapan sistem pemilihan elektronik.

Untuk sementara, pelaksanaan Pilkades masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Meski mendukung modernisasi demokrasi di tingkat desa, Hairul menegaskan bahwa penerapan e-voting harus dilakukan berdasarkan kesiapan, bukan sekadar mengejar target digitalisasi.

Baginya, keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari kecepatan penghitungan suara, tetapi juga dari transparansi seluruh tahapan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” pungkasnya.