Pena Madura, Sumenep, 14 September 2020 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali memilih out dari forum Pleno Perbaikan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Senin malam (14/9/2020).
Seluruh komisioner Bawaslu Sumenep keluar forum sekitar pukul 22.00 WIB setelah memberikan nota keberatan kepada KPU Sumenep. Bawaslu menilai pelaksanaan pleno perbaikan DPHP sudah tidak memperhatikan saran Bawaslu.
“KPU tidak mendengarkan saran kami. Kemarin kami sudah memberikan himbaun untuk menunda penetapan DPHP menjadi DPS, ini malah dilanjutkan,” kata Anwar Noris, Ketua Bawaslu Sumenep, usai keluar meninggalkan forum.
Menurut Noris, pihaknya menemukan ketidaksamaan data antara rekapitulasi PPK dan KPU di sembilan kecamatan. Tapi anehnya yang dihadirkan dalam pleno perbaikan hanya satu kecamatan saja.
“Ini sangat lucu, komisioner KPU tidak tahu terhadap perubahan data tersebut. Kami minta diperbaiki sembilan kecamatan tapi nyatanya hanya satu kecamatan yang dihadirkan. Kami tanya dasarnya apa data PPK berubah saat di rekapitulasi kabupaten, tapi KPU gak bisa menjawab itu. Makanya kami out,” jelas Noris.
Sementara Ketua KPU Sumenep, Abd. Waris menerangkan jika pleno yang digelarnya merupakan pleno perbaikan dari pleno tanggal 12 September lalu. Itu karena ada kecamatan yang melakukan kesalahan, seperti misalnya PPK Pragaan salah input data A-KWK.
“Sembilan kecamatan yang dimaksud oleh Bawaslu itu sudah membacakan secara benar pada tanggal 12 lalu. Yang tidak melakukan perbaikan hanya satu yakni kecamatan pragaan,” jelasnya menanggapi desakan Bawaslu.
Bahkan Waris beranggapan jika pada pleno yang digelar tanggal 12 lalu, Bawaslu tidak memberikan masukan soal itu. Sehingga ia memilih melanjutkan pleno DPHP meskipun tidak diikuti Bawaslu.
Sebelum Bawaslu Sumenep out dari forum, rapat pleno sempat memanas hingga beberapa kali di skorsing. Pihak KPU dan Bawaslu saling adu data hingga menuai protes dari perwakilan partai politik. (Emha/Man).
