Pena Madura, Sumenep, 14 September 2020 – Rapat pleno terbuka perbaikan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai protes.
Protes itu datang dari perwakilan partai politik maupun dari Bawaslu Sumenep yang mempertanyakan berkurangnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu hingga hampir 50 ribu.
Pantauan media ini, hingga Senin Malam (14/9/2020) pukul 21.36 WIB, pembahasan masih alot. Komisioner Bawaslu yang datang dengan formasi lengkap itu mencecar data yang disajikan oleh KPU Sumenep.
Bahkan, Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Noris mendesak agar pleno DPHP Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sumenep 2020 itu ditunda hingga ada perbaikan dari KPU Sumenep.
Sementara perwakilan Partai Demokrat, Sutomo, yang ikut pleno itu juga mempertanyakan hilngnya data yng cukup banyak tersebut. Padahal menurutnya, seharusnya data untuk Pilbup tahun ini ada peningkatan dari Pileg lalu.
“Ini gak sedikit, jumlahnya 49.211 orang hilang dari DPT Pileg lalu, sangat banyak. Kami masih ingin tahu dari mana data KPU ini,” katanya saat dikonfirmasi.
Sutomo juga mendesak agar Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan baik mengawal proses ini. Hal itu agar DPT Pilbup tahun ini valid.
Hingga saat ini pleno masih terus berlangsung, pihak KPU dan Bawaslu masih saling adu data hingga beberapa kali jalannya pleno dihentikan sementara.
Perlu diketahui, rapat pleno terbuka kali ini merupakan perbaikan hasil rekapitulasi DPHP DPS pilbup 2020. Sebelumnya KPU sempat menggelar pleno hasil rekapitulasi pada Sabtu (12/9/2020).
Pada kesempatan itu bawaslu memilih keluar forum karena merasa pendapatnya tidak didengarkan oleh KPU Sumenep. (Emha/Man).
