oleh

Sejumlah Petambak Garam Di Sumenep Mengadu Ke DPRD Keluhkan Tata Niaga Garam

Pena Madura, Sumenep 14 Oktober 2019 – Harga garam terus merosot sejak dua tahun terakhir, bahkan petambak garam kesulitan menjual garamnya karena sejumlah perusahaan membatasi penyerapan, kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah petambak ke DPRD Sumenep.

Sejumlah petambak garam dari dua Desa yaitu Desa Pingigir Papas dan Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Madura Jawa timur, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada senin 14 Oktober 2019.

Kedatangan petambak garam meminta para wakil rakyat di parlemen untuk menfasilitasi menyampaikan keluhannya kepada Pemerintah Pusat karena harga garam saat ini sudah mencapai titik terendah sejak dua tahun terakhir, harga garam tidak sesuai harapan petambak.

“Dua tahun terakhir ini harga jual garam terus merosot, dan musim ini sudah mencapai titik terendah,” kata perwakilan petambak garam, H. Ubaid, perwakilan Petambak Garam.

Disamping itu serapan garam rakyat dibatasi oleh perusahaan garam, sehingga petani banyak yang tidak bisa menjual hasil panen garam karena tidak terserap, kondisi ini diduga karena Pemerintah terlalu banyak melakukan impor garam, sehingga garam rakyat tidak terserap.

Untuk tahun 2018, impor yang diajukan pemerintah sebanyak 3,7 juta ton. “Ini sudah over stok, sehingga berdampak terhadap penyerapan dan harga garam rakyat,” terang mantan kades Pinggir Papas tersebut.

Menurut H. Ubaid Saat ini harga garam ditingkat petambak sangat murah, untuk KW1 dipatok Rp. 450 ribu per ton, KW2 Rp. 300 ribu dan KW3 Rp. 250 ribu per ton.

Usai mendengarkan aspirasi para petambak garam, Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, mengatakan pihaknya akan segera berkirim surat ke Pemerintah Pusat menyampaikan keluh kesah para petambak garam di Sumenep.

“Langkah awal yang akan kita lakukan, yaitu berkirim surat ke pemerintah pusat,” katanya.

Politisi PKB tersebut juga menyampaikan dalam waktu dekat komisi II DPRD Sumenep akan melakukan rapat kerja dengan pihak PT. Garam (Persero) untuk membicarakan tata niaga garam. “Nanti Komisi II akan panggil PT. Garam agar bisa menyerap garam rakyat,” terangnya.Man/Emha

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

News Feed