Pena Madura, Sumenep, 19 Januari 2019 – Polemik pengangkatan jajaran direksi struktural di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Sumekar terus mengemuka. Kali ini kecaman datang dari pegiat anti korupsi di Kabupaten Sumenep, Sumenep Corruption Watch (SCW).
Menurut SCW, kedua direksi yang dilantik oleh Bupati Sumenep pada Selasa (15/01/2019) malam, tidak layak memimpin BUMD yang bergerak dibidang sarana transportasi ke wilayah Kepulauan Sumenep itu.
Keduanya dianggap tidak memenuhi kriteria untuk bisa menjadi pimpinan, alih-alih bisa memperbaiki pengelolaan kapal angkutan ke kepulauan kedepan.
Aktivis SCW Sumenep, Junaidi Pelor mengatakan, masalahnya ada pada ijazah yang dipakai keduanya yang diduga palsu. Selain itu, keduanya dianggap mempunyai rekam jejak yang buruk.
“Pelantikan itu cacat hukum. Dua orang itu tidak memenuhi syarat menjadi direksi PT. Sumekar. Ijazah kedua orang itu diduga aspal dan perlu ditinjau ulang oleh Bupati Sumenep,” ujarnya. Sabtu (19/01/2019).
Menurutnya, ijazah S-1 yang digunakan untuk mendaftar merupakan hasil membeli dari wilayah luar Madura dengan harga 25 juta rupiah. Bahkan untuk ijazah SMA, berdasarkan laporan yang diterima SCW merupakan Paket C.
“Rekam jejaknya juga jelek. Direktur Utama si Syafi’i itu, diduga positif narkoba. Bahkan saat tes urine di BNN itu sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat karena menggunakan air seninya orang lain,” tambahnya.
Sementara Direktur Lapangan, Ahmad Zainal Arifin yang saat ini masih tercatat sebagai Caleg PKB DPRD Provinsi Jawa timur, juga tidak kalah buruk. Menurut pria yang akrab di sapa Jun tersebut, berdasarkan laporan yang diterimanya dari warga Kangean, Zainal mempunyai catatan kriminal.
“Zainal itu mempunyai catatan kriminal sebagai narapidana namun tidak sampai lima tahun. Informasinya dia pernah melakukan penyimpangan dan penipuan,” tegasya.
Rekam jejak buruk itulah diduga dilakukan saat menjadi jajaran pengelola di Kapal Expres Bahari sehingga dikeluarkan. Saat didesak apakah penyimpangan itu dibidang pengelolaan keuangan, Jun mengaku bisa jadi.
Dari sekian rekam jejak yang tidak baik pada dua orang direksi PT Sumekar itu, SCW menganggap Bupati Sumenep kecolongan. Bahkan menurutnya bisa jadi memang disengaja karena ada kepentingan politik.
“Bisa jadi Bupati tahu itu, tapi karena ada bargaining suara tetap dilakukan. Ini menjadi preseden buruk bagi BUMD, kinerjanya jelek, tidak jujur lalu mau dikemanakan PT. Sumekar kedepan,” katanya.
SCW pesimis kedua jajaran direksi baru tersebut bisa bekerja secara profesional di PT. Sumekar melihat rekam jejak jajaran direksinya yang buruk.
Untuk menyikapi masalah tersebut, Junaidi mengaku masih akan mengkaji lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti terkait langkah yang akan diambil SCW.
Saat akan dikonfirmasi terkait tudingan yang dilontarkan SCW, Moh. Syafi’i selaku Direktur Utama PT. Sumekar melalui sambungan teleponnya membantah penggunaan ijazah palsu itu. Menurutnya tidak ada istilah ijazah palsu. Pihaknya mempersilahkan memproses jika itu benar jika memang SCW mempunyai data.
“Jika yang dituduhkan itu benar dan dia punya data, ya monggo. Kalo misalnya itu salah, maka tanggung jawab sendiri,” bantahnya.
Terkait ijazah SMA yang disebut Junaidi menggunakan paket C, menurut Syafi’i sah-sah saja. Ia kembali mempersilahkan SCW melaporkan jika memang mempunyai data.
Sementara terkait penggunaan air kencing orang lain saat tes urine di BNN, mantan ketua PAC PKB Arjasa juga membantah.
“Makanya kalo punya data, silahkan ditulis dan dilaporkan ke polisi. Jangan hanya menuding tanpa data, bisa di praperadilkan, bisa dituntut balik nanti. Masak yang diberikan rumah sakit sebagai payung formalnya, mask tidak faham dan tidak menerima dengan hasil itu,” sanggahnya.
Sementara Ahmad Zainal Arifin, Direktur Pelaksana PT. Sumekar, beberapa kali dihubungi melalui sambungan teleponnya tidak diangkat. Hanya terdengan nada tunggu saja. (Emha/Man).
