Sorong, Penamadura.com – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya membangun budaya evaluasi yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere yang mewakili Gubernur Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Menhaj mengaku bersyukur akhirnya dapat bersilaturahmi langsung dengan keluarga besar Kementerian Haji dan Umrah di Papua Barat Daya. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai komitmen yang sejak lama ingin diwujudkan sejak transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menurutnya, Papua Barat Daya tidak hanya dikenal karena keindahan Raja Ampat, tetapi juga memiliki semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.
Menhaj turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran Kemenhaj dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri.
“Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita fokus pada evaluasi. Kementerian yang baik bukan yang sibuk berbangga diri, tetapi kementerian yang terus memperbaiki diri,” tegasnya.
Dalam dialog bersama jajaran Kemenhaj Papua Barat Daya, Menhaj menerima berbagai masukan terkait penguatan sumber daya manusia, aspirasi mengenai tunjangan kinerja, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh aspirasi tersebut, menurutnya, akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengajak seluruh jajaran tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Setiap masukan dinilai sebagai bahan penting untuk menyempurnakan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Menhaj berharap hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini menjadi pijakan dalam menghadirkan layanan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah pada musim haji mendatang. (Kemenhaj/Red/Emha)
