Pena Madura, Sumenep, 03 November 2020 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), memberikan kado kepada Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang sedang merayakan Hari Jadi ke-751 tahun. Mereka melakukan aksi unjuk rasa bertajuk Mimbar Rakyat, diperempatan lampu merah pusat Kota Sumenep, Selasa (3/11/2020).
Aksi itu tidak lain sebagai ekspresi kegelisahan rakyat Sumenep, dimana pada usianya yang sudah sepuh belum juga mampu menyejahterakan rakyat. Hal itu akibat kebijakan yang dilakukan oleh para birokrasi di Sumenep, masih banyak yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat bahkan justru berdampak pada kesengsaraan di masa depan.
Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumenep tersebut tampil secara bergantian menyampaikan orasinya terkait kondisi sumenep. Mahasiswa menuding saat ini permasalahan rakyat sumenep semakin komplek, mulai dari maraknya kesenjangan sosial, alih funsi lahan, perampasan ruang hidup hingga pengrusakan lingkungan.
Kordinator aksi Mimbar Rakyat, Mohammad Faiq menjelasakan, aksinya sebagai bentuk kegelisahan rakyat yang tak juga nyaman di tanahnya sendiri akibat kebijakan para birokrasi Sumenep yang tak kunjung berpihak pada rakyat.
“Mimbar Rakyat ini sebagai wadah bagi masyarakat Sumenep, baik pemuda, mahasiswa, pelajar dan seluruh rakyat Sumenep. Tujuannya untuk menyampaikan segala ekspresi kegelisahan, kegundahan di hari jadi Sumenep,” katanya.
Memurutnya, diusia Kabuapten Sumenep yang sudah 751 tahun masih banyak problem kerakyatan yang belum juga terselesaikan. Itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat untuk menyampaikan kepada birokrasi Sumenep.
“Ini desakan agar mereka para birokrat agar menyelesaikan berbagai persoalan rakyat. Mulai dari perampasa ruang hidup, alih fungsi lahan hingga pengrusakan lingkungan,” tegasnya.
Aktivis PMII itu menuduh, para birokrasi di Sumenep selama ini tak benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bahkan cendrung hanya jadi kaki tangan para pemilik modal. oleh karena itu ia meminta agar kedaulatan rakyat segera dikembalikan.
“Makanya ini wujud dari keresahan kami, mimbar rakyat ini akan kami istikamahkan hingga para birokrasi kita sadar,” tuturnya.
Dalam aksinya itu, ARB menyampaikan empat tuntutan, yakni kedaualatan rakyat bukan korporat dan birokrat. Hentikan perampatasan ruang hidup dan pengrusakan lingkungan. Cabut Omnibus Law dan hentikan kran investasi yang merugikan rakyat dan tolak sistem pemerintahan politik oligarki.
Aksi Mimbar Rakyat ARB itu ditutup dengan melakukan jalan mundur sebagai simbol mundurnya perjalanan pemerintahan di Sumenep yang dinilai tak kunjung sesuai harapan rakyat. (Emha/Man)
