Penamadura.com, Sumenep 12 Februari 2019 – Kapal batu milik Pemkab Sumenep KM. Dharma Bahari Sungkar III tak kunjung beroperasi, Anggota DPRD Sumenep minta Bupati A. Busro Karim, bersikap tegas terhadap Direksi PT. Sumekar sebagai Operator.
Kapal KM. Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang menghabiskan anggaran hampir 40 M dari Abpd 1 dan Apbd 2 tersebut sudah di launching oleh Bupati Sumenep, A. Busro Karim bertepatan pada hari Jadi Ke-749 Kabupaten Sumenep pada 31 Oktober 2018 lalu.
Ahmad Juhari, Anggota komisi 3 DPRD Sumenep, meminta Bupati Tegas terhadap direksi PT. Sumekar yang baru dilantik beberapa waktu lalu agar segera mengoperasikan kapal DBS III yang sudah dinanti oleh masyarakat kepulauan.
“Kapal DBS III sampai hari ini tidak kunjung beroperasi karena menurut saya Bupati tidak tegas,” kata Ahmad Juhari, anggota Komisi III DPRD Sumenep, Selasa (12/02/2019).
Menurut Politisi PPP tersebut, jika kapal DBS III tidak segera beroperasi karena ketidak tegasan Bupati sebagai pemegang kebijakan penuh, dirinya khawati akan menimbulkan persoalan lain dibelakang hari karena terkesan ada pembiaran.
“Saya jadi khawatir ini akan timbul persoalan lain nanti,” terang Juhari.
Sebelumnya Bupati A. Busro Karim, saat melaunching kapal DBS III berjanji kapal tersebut akan mulai beroperasi awal Januari 2019, bahkan Bupati juga telah melantik kolega politiknya Moh. Syafi’i (mantan ketua PAC PKB Arjasa) sebagai Direktur Utama dan Ahmad Zainal (Caleg PKB Provinsi jatim) sebagai Direktur pelaksana PT. Sumekar, salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Sumenep.Man/Emha
