Pena Madura, Sumenep, 25 Juli 2019 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Dapil Jatim XI (Madura), MH Said Abdullah, menggelar Reses di dua desa di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kegiatan yang dikemas silaturrahim itu, digelar dikediaman Kepala Desa Dungkek, Jumahri dan Balai Desa Candi. Kamis (25/07/2019). Dalam kesempatan itu, Said memberikan bantuan untuk Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Kelompok Tani (Poktan).
“Ini bantuan stimulan bagi sejumlah pengelola PAUD dan Poktan, tolong jangan dilihat angkanya. Ini bentuk kepedulian kami sebagai warga Sumenep yang kebetulan mendapat amanat sebagai anggota DPR RI. Kita wajib berbagi,” katanya usai menyerahkan bantuan.
Dalam kesempatan itu, Said menjelaskan jika reses adalah kegiatan luar sidang yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota DPR RI. Kegiatannya bisa berupa silaturrahim dan selanjutnya berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi.
“Ini kesempatan bagi anggota DPR RI untuk bertatap muka atau bertemu langsung dengan warga. Memilih atau tidak memilih saya ketika Pemilu, tetap kewajiban saya sebagai anggota DPR RI untuk bertemu warga,” jelasnya dengan tegas.
Said berkomitmen untuk melaksanakan resesnya sebagai amanat sekaligus komitmen dirinya untuk bisa terus berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat.
“Jangan sampai ada sekat atau batas antara wakil rakyat dengan warganya. Reses ini amanat negara yang harus dilaksanakan,” tambahnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga Sumenep dalam Pemilu 2019 lalu. Baginya, hal yang paling disyukuri adalah situasi di Sumenep yang tetap dalam kondisi aman dan nyaman.
“Jangan sampai ribut gara-gara beda pilihan politik. Sekali lagi, terima kasih atas kondisi yang aman dan damai di Sumenep ini. Jangan saling menghujat akibat beda pilihan. Jangan bermusuhan gara-gara pilihan tak sama. Kita ini sati NKRI, jaga persatuan,” pesannya.
Warga Sumenep, tambah Said, harus terus bisa menjaga sekaligus memelihara situasi yang aman dan damai tersebut. Kontestasi politik merupakan hal wajar yang akan dilalui oleh setiap warga di negara demokrasi.
Saat berdialog dengan warga di dua desa yang didatangi itu, sejumlah aspirasi mengemuka, di antaranya perlindungan bagi nelayan, masa tunggu calon haji yang lama hingga sarana pendidikan yang dinilai kurang memadai, yakni terbatasnya sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. (Emha/Man)
