Pena Madura, Sumenep 24 November 2021 – Sejumlah proyek pembangunan pelabuhan dan tambat labuh di sejumlah lokasi yang tersebar di daratan dan kepulauan dilakukan evaluasi oleh Komisi III DPRD Sumenep menjelang akhir tahun anggaran.
Evaluasi beberapa proyek tersebut dilakukan komisi III DPRD Sumenep karena ada banyak proyek pelabuhan dan tambat labuh yang pekerjaannya tidak sesuai rencana, beberapa proyek tersebut rencananya akan direkomendasikan untuk diberikan sanksi melalui dinas terkait.
Pembahasan terkait proyek yang pelaksanaannya tidak sesuai rencana tersebut akan dilakukan pembahasan khusus bersama dinas terkait yaitu dinas perhubungan Kabupaten Sumenep.
“Kami akan melakukan evaluasi secepatnya. Jika ada pengerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) karena dilakukan percepatan pengerjaan, maka kami akan usut sampai tuntas. Kalau ditemukan ada pelanggaran maka Dishub dan rekanan harus bertanggung jawab,” tegas Dulsiam, kedua Komisi III DPRD Sumenep, Rabu (24/11/2021).
Politisi asal kepulauan dapil 6 itu mengatakan, pengerjaan sejumlah proyek pelabuhan dan tambat labuh di Sumenep rata-rata masih mencapai 50 persen dengan batas waktu pengerjaan hingga 15 Desember 2021. Sehingga pihaknya memprediksi akan melabrak deadline yang telah ditentukan.
“Ada 8 paket proyek dengan total nilai Rp 10 miliar yang progresnya baru di kisaran 50 persen. Secara kajian teknis tidak akan selesai sampai batas kontrak pekerjaan yang tidak sampai 30 hari ke depan. Jika tidak selesai maka rekanan harus diputus kontrak,” tegas legislator asal kepulauan Sapeken tersebut.
Dari data di Dinas Perhubungan Sumenep, ada 8 paket proyek yang masih dalam tahap pengerjaan hingga pertengahan November 2021. Yaitu, pembangunan tambat labuh Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan yang bersumber dari APBD Sumenep 2021.
Kemudian, perpanjangan pembangunan Pelabuhan Masakambing Kecamatan/Kepulauan Masalembu, pengembangan prasarana Pelabuhan Tarebung Kecamatan Gayam Sepudi, pembangunan Pelabuhan Wisata Kalianget – Talango, pembangunan tambat labuh di Cangkareman Kecamatan Bluto dan pembangunan Pelabuhan Kecamatan Sapeken yang semuanya bersumber dari bantuan keuangan (BK) Provinsi Jatim.
Peningkatan prasarana Pelabuhan Dungkek yang bersumber dari BK Provinsi Jatim dan Belanja Modal Bangunan Gedung Pelabuhan, serta perencanaan peningkatan prasarana Pelabuhan Dungkek yang bersumber dari Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor. (Man/Emha)
