Pena Madura, Sumenep, 23 November 2021 – Distribusi pupuk di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menjadi atensi Komisi II DPRD Setempat. Model distribusi dua kali setahun yang dilakukan selama ini akan dibenahi agar kedepan tidak lagi terjadi kelangkaan.
Rencana itu muncul setelah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait, distributor dan agen, serta perwakilan masyarakat, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep, H Subaidi menerangkan, pihaknya akan melakukan evaluasi dua kali dalam setahun untuk memantau stok dan distribusi pupuk bersubsidi mulai tingkat distributor, kios, hingga ke kelompok tani.
“Kami akan melakukan rapat dua kali setiap tahun dengan seluruh pihak terkait mengenai persoalan pupuk. Harapannya kita bersama mampu mendalami persoalan tentang pupuk bersubsidi. Sehingga jika ada potensi kelangkaan, kita bisa segera mengantisipasi,” katanya, Rabu (24/11/2021).
Selanjutnya, Haji Idi mengaku akan sering turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi riil terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Sehingga legislatif bisa bergerak cepat menindaklanjutinya dan mengambil langkah untuk kesejahteraan petani.
“Kelangkaan pupuk bersubsidi ini juga berimbas pada mahalnya harga pupuk. Sementara harga jagung dan gabah cenderung turun. Sehingga sangat merugikan petani,” tegas Haji Idi.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya terjadi terhadap petani biasa. Tapi juga dialami oleh petani yang tergabung di kelompok tani (poktan).
Bahkan menurut dia, ada sejumlah poktan hanya mendapatkan jatah 1 ton pupuk jenis UREA. Padahal sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan, poktan itu membutuhkan enam ton pupuk setiap kali musim tanam.
“Rasio pemupukan misalnya untuk tanaman jagung membutuhkan sekitar 6 kwintal UREA dan Phonska per hektare. Ini menjadi PR bagi kami, kami tidak mungkin tinggal diam harus ada solusinya demi kesejahteraan petani di Sumenep,” tandas Haji Idi. (Emha/Man).
