Pena Madura, Jakarta, 23 Februari 2026 – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meluruskan kabar yang beredar soal rencana penutupan ritel modern. Ia menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup gerai ritel seperti Alfamart dan Indomaret.
Menurut Said, DPR menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan kewenangan teknis perizinan atau operasional usaha. Kebijakan izin dan penindakan administratif berada pada ranah pemerintah sebagai pelaksana undang-undang.
“Tidak ada keputusan DPR untuk menutup ritel modern. Isu itu perlu diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, diskursus yang muncul di sejumlah forum resmi lebih menekankan pada penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) agar memiliki daya saing di tingkat lokal. Namun, upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha ritel modern. Pemerintah dan DPR justru mendorong model kolaborasi antara koperasi desa, UMKM, dan pelaku ritel agar tercipta ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.
Said menilai pengembangan koperasi desa penting sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas. Meski demikian, kepastian hukum dan iklim investasi tetap harus dijaga.
“Penguatan koperasi tidak boleh dimaknai sebagai kebijakan yang konfrontatif terhadap pelaku usaha lain. Prinsip ekonomi Pancasila adalah keseimbangan dan gotong royong,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR akan terus mengawal harmonisasi kebijakan pusat–daerah agar program penguatan koperasi berjalan efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Klarifikasi ini diharapkan meredam simpang siur informasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas kebijakan ekonomi nasional. (Red/Emha)
