Pena Madura, Sumenep, 21 Agustus 2019 – Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir, berkomitmen untuk memperjuangkan hak keterwakilan perempuan di lembaga DPRD periode 2019-2024.
Pernyataan itu disampaikannya usai mendapatkan serah terima jabatan dari Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep periode 2014-2019 kepada dirinya, di Pendopo Keraton Sumenep. Rabu (21/08/2019).
Menurut Logislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah terpilih sebanyak lima periode tersebut, itu penting karena saat ini perwakilan perempuan di struktur keanggotaan DPRD Sumenep periode 2019-2024 hanya empat orang. Sementara sisanya 46 orang anggota lainnya merupakan laki-laki.
Meski demikian minimnya keterwakilan perempuan saat ini merupakan keniscayaan hasil pilihan rakyat yang tidak mungkin diganggu gugat, meskipun undang-undang menginginkan 30 persen,
“Tapi bagaimanapun ini pilihan rakyat yang harus kita terima. Tapi kita tidak akan meninggalkan hak-hak keterwakilan perempuan karena itu sudah menjadi amanah dari undang-undang,” katanya.
Meskipun hanya empat orang dari unsur perempuan, pihaknya akan mengupayakan untuk bersinergi dengan unsur manapun demi kebaikan bersama seluruh rakyat yang ada di Sumenep.
“Kita pastikan meskipun hanya terdapat empat orang dari keterwakilan perempuan, kita akan bersinergi, kita ajak bersama-sama demi kebaikan rakyat Sumenep. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan stakeholder yang ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi senior PKB tersebut berjanji, dalam kepemimpinannya kedepan pihaknya akan melibatkan seluruh unsur yang ada di Sumenep untuk urun rembuk bersama, mulai dari OKP, Ormas dan juga tokoh masyarakat.
“Kita tidak ingin nantinya hanya unsur partai saja yang bekerja untuk kemajuan Sumenep. Partai iya nanti kita rembuk bersama, namun unsur lainnya akan juga kita libatkan sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumenep bisa terwujud,” tambahnya.
Dalam waktu dekat Hamid mengaku akan mulai menginventarisir apa yang perlu didahulukan di Sumenep ini, apakah itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan atau justru ekonomi kreatifnya. Dengan demikian kedepan alokasi program akan lebih terarah. (Emha/Man).
