Penamadura, Sumenep 02 Maret 2021 – Anggota DPRD Jawa timur, Mathur Husyairi mengatakan dana hibah provinsi Jawa timur masuk ke Madura setiap tahun mencapai 9 triliun lebih, dana yang fantastis tersebut diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Politisi PBB asal Bangkalan Madura tersebut menyampaikan keinginannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura melalui dana hibah provinsi Jawa timur yang direalisasikan melalui dana Pokir anggota DPRD Jawa timur, karena dana tersebut punya payung hukum yang jelas.
“Pokir ini payung hukumnya jelas, ada Permendagri 21, ini yang mengatur bagaimana pengajuan dana hibah ini untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Mathur Husyairi saat melakukan reses dan bincang santai bersama Jurnalis Bintang 9 (JB9) disalah satu Rumah makan di jalan Dr. Cipto Sumenep, Selasa (02/0202)
Anggota Komisi E DPRD Jawa timur tersebut mengatakan, penerima pokir bisa berupa kelompok atau organisasi yang berbadan hukum, sehingga sangat bagus sebenarnya.
Kalau dana besar itu kemudian dimanfaatkan melalui jaring aspirasi yang dilakukan teman-teman anggota DPR dalam acara resmi seperti reses sekarang ini banyak yang bisa disampaikan disinergikan bersama, contoh pengajuan pemberdayaan, apa yang tidak bisa difasilitasi dengan dana hibah itu, terang Mathur.
Apalagi lanjut mantan aktivis Bangkalan tersebut, jumlahnya juga sangat fantastis di angka 9 sekian triliun, kalau dari 12 anggota DPRD dari dapil Madura bisa mengawal pokir-pokirnya itu untuk pemberdayaan masyarakat, saya pikir perekonomian ditingkat masyarakat bawah ini akan sedikit terangkat.
“jadi kesejahteraan masyarakat bisa kita tingkatkan, angka kemiskinan bisa kita tekan termasuk karena dana hibah itu juga bisa untuk sarana dan prasarana pendidikan disitu juga bisa memperbaiki gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak untuk dipakai sangat banyak manfaatnya,” terang lnya
Bahkan Mathur siap memfasilitasi apalabila ada pemuda yang siap buka usaha pemberdayaan, pihaknya siap mensupport termasuk soal pendanaan yang bisa anggarkan melalui APBD.
Terkait dengan informasi yang berseleweran di luar biarlah itu menjadi perbincangan masyarakat biarkan mereka melakukan penilaian dan biarlah pencegah hukum yang melakukan penulusuran.pungkasnya(Man/Emha)
