Pena Madura, Sumenep, 11 Maret 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur memberikan himbauan terhadap arah Pembangunan di Kota Keris. Hal itu karena dinilai belum terarah dan kurang berkesinambungan antar instansi.
Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang minim fungsi dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bahkan terkesan hanya menjadi pajangan semata.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, mengkritik pola pembangunan yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa koordinasi yang baik. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan seluruh unsur OPD agar lebih efektif dan saling terkait.
“Selama ini kami melihat setiap instansi merancang kegiatan sesuai selera masing-masing, sehingga tidak memiliki kesinambungan kerja. Akibatnya, banyak pembangunan yang terkesan setengah hati dan tidak tuntas,” katanya, Selasa (11/3/2025).
Muhri mencontohkan pembangunan Taman Adipura yang tidak sesuai dengan sketsa awal. Seharusnya, pembangunan taman tersebut berlanjut hingga ke arah Labang Mesem, namun terhenti akibat pergantian pimpinan OPD.
“Ini seolah-olah pembangunan berdasarkan kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan daerah,” jelasnya.
Politisi PKB itu menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan menyeluruh dan terintegrasi, agar proyek yang telah dimulai tidak mangkrak di tengah jalan. Ia meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan lebih aktif dalam mengoordinasikan proyek-proyek prioritas.
“Perencanaan harus makro dan terintegrasi supaya pembangunan di Sumenep lebih baik dan tidak sekadar formalitas tahunan,” tambahnya.
Muhri juga menyoroti kurangnya sinergi antar instansi dalam menjalankan program pembangunan. Ia mencontohkan, jika satu OPD membangun pompa air, maka OPD lain seharusnya menyiapkan jaringan irigasinya agar proyek tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, karena itu hanya akan menghasilkan proyek yang setengah jadi,” Muhri mengungkapkan.
Ia berharap ke depan ada perencanaan yang lebih terarah agar pembangunan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(Red/Emha).
