Penamadura.com, Sumenep 9 November 2018 – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membangun Bandara udara di wilayah kepulauan perlu dipertanyakan, sebab hingga saat ini program tersebut hanya sebatas wacana, Anggota Dewan Kepulauan, Moh. Hanafi, menilai pemerintah hanya memberi harapan palsu kepada masyarakat.
Keinginan Pemerintah Daerah untuk membangun Bandar udara diwilayah kepulauan Sumenep berkali-kali disampaikan Bupati Sumenep, KH. A. Busro Karim, kepada masyarakat di beberapa acara sejak empat tahun lalu, namun sampai sekarang rencana tersebut belum terealisasi dengan berbagai alasan.
“Pemerintah daerah dimana-mana bilang, bahwa transportasi udara tahun ini sudah beroperasi. Buktinya mana?,” ujar Hanafi, Jumat (9/11/2018)
Menurut politisi partai Demokrat asal Pulau Kangean tersebut, Pemerintah terlalu mudah memberikan janji palsu kepada masyarakat soal pembangunan bandara di kepulauan, seharusnya melakukan koordinasi dulu dengan semua pihak yang terkait untuk memastikan apakah program tersebut realistis atau tidak.
“Belum apa-apa sudah berkoar-koar memastikan tahun ini beroperasi. Padahal belum apa-apa. Buktinya, tak satupun bandara kepulauan yang beroperasi. Katanya Sapeken, Kangean, Masalambu. Satu-satu dulu la biar tidak PHP,” katanya.
Pada tahun 2015 Bupati Sumenep, KH. Busro Karim, menyampaikan bahwa pembangunan Bandara di Pulau Kangean akan segera dimulai, bahkan Bupati sudah turun ke Kangean untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan bandara di Desa Gelaman Kecamatan Arjasa, namun rencana tersebut kandas karena ternyata lahannya tidak jelas.
Pemkab kemudian berubah haluan yaitu ingin memanfaatkan bandara milik Perusahaan Kangean Energi Indonesia(KEI) di Pulau Pagerungan Kecamatan Sapeken, namun rencana tersebut sampai saat ini belum juga terealisasi karena alasan terkendala ijin dari Kementerian Perhubungan.
Agenda Pembangunan Bandara dikepulauan Sumenep tersebut bahkan pernah disampaikan Bupati KH. A. Busro Karim, kepada Presiden RI, Joko Widodo, saat menghadiri pembukaan Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asean V beberapa waktu lalu, namun apa yang disampaikan Bupati tersebut tidak ditanggapi oleh Presiden.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Sustono menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Daerah masih fokus terhadap penggunaan bandara yang milik KEI. “Kami masih fokus itu dulu,” jelasnya via telepon.
Tentang rencana penggunaan bandara milik KEI yang akan dikomersialkan itu sudah masuk pada taraf persiapan pembentukan tim pengamanan bandara. “Pekan depan (Hari Selasa, red) sudah masuk pada pembicaraan tim pengamanan. Nanti, bapak kapolres, pemerintah daerah dan pihak KEI serta unsur lainnya akan duduk bersama. Tempat pertemuannya di Surabaya,” urainya. Man/Emha
