Pena Madura, Sumenep 08 November 2023 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi diganti. Proses penggantiannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda pengambilan sumpah anggota Pengganti Antar Waktu (PAW), Rabu (08/11/2024).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna lantai dua kantor DPRD Sumenep itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir. Sementara anggota yang di PAW atas nama Mohammad Yusuf digantikan Rimbun Hidayat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumenep 1.
Pengambilan Sumpah anggota PAW sisa jabatan 2019 hingga 2024 tersebut di bacakan oleh Ketua DPRD Sumenep didampingi rohaniawan. Kegiatan itu dilakukan setelah ada keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer. 100.1.4.2.435/1060/011.2/2023 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
Pengambilan sumpah tersebut disaksikan oleh Forkopimda, kepala OPD setempat, Camat se Kabupaten Sumenep, anggota DPRD Sumenep, dilaksanakan di ruang rapat DPRD Sumenep.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, dengan dilantiknya anggota PAW yang baru jadi saat ini anggota dewan DPRD lengkap menjadi 50 anggota lagi.
“Dengan kehadiran anggota baru ini akan mampu mewarnai DPRD Kabupaten Sumenep,” kata Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir.
Pria yang akrab disapa. H Hamid itu berharap anggota baru yang dilantik lebih enerjik melaksanakan tugas-tugasnya baik dalam hal legislasi maupun pengawasan
“Anggota baru ini dari PKS dan akan berada di komisi yang telah mengundurkan diri yaitu di komis IV,” tuturnya.
Sementara anggota DPRD Sumenep yang baru diambil sumpahnya, Rimbun Hidayat mengaku akan memanfaatkan sisa waktu satu tahun ini dengan mengambil langkah taktis.
“Langkah taktis tersebut sebagai fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah akan bergerak cepat,” katanya menegaskan.
Menurutnya, sesuai dengan penempatan di Komisi IV yang leading sektornya Kesehatan, Pendidikan, dan pariwisata akan melakukan pengawasan lebih intens.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan masa reses akan dipergunakan untuk lebih mendengar keluhan masyarakat baik di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata dan yang lain,” tutupnya. (Red/Emha).
