Banten, Penamadura.com – Pemerintah terus memperkuat kualitas penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi melalui berbagai inovasi layanan. Fokus utama diarahkan pada digitalisasi, transparansi, serta pengawasan ketat demi kenyamanan jemaah.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4/2026).
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan layanan berbasis digital melalui aplikasi Persiapan Haji yang kini hampir rampung. Aplikasi ini dirancang untuk membantu meningkatkan kesiapan jemaah sebelum keberangkatan.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan inovasi baru berupa aplikasi Haji dan Umrah Store yang bertujuan mempermudah kebutuhan logistik jemaah selama menjalankan ibadah.
“Aplikasi ini kami hadirkan agar jemaah tidak terbebani urusan belanja oleh-oleh, sehingga bisa lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah,” ujar Menhaj.
Dalam mendukung kelancaran mobilitas jemaah di Arab Saudi, distribusi kartu Nusuk juga akan dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan.
Menhaj menekankan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses penentuan vendor layanan haji.
Tak hanya itu, pengawasan di lapangan juga diperketat melalui sinergi bersama Komisi VIII DPR RI. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh fasilitas yang diberikan kepada jemaah sesuai standar.
Ia menegaskan, berbagai permasalahan pada penyelenggaraan haji sebelumnya tidak boleh terulang, mulai dari kasus keluarga terpisah, keterlambatan distribusi kartu Nusuk, hingga persoalan konsumsi dan transportasi.
“Tidak ada toleransi terhadap kekurangan layanan. Semua harus diperbaiki,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Menhaj mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pelayanan kepada jemaah sebagai bagian dari ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. (Red/Emha)
