Jakarta, Penamadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah segera melakukan realokasi anggaran serta menghentikan kebijakan kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri.
Usulan tersebut disampaikan sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah. Menurut Said, kondisi tersebut berpotensi memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/03/2026), ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih peka terhadap dinamika global yang berkembang cepat.
“Pemerintah perlu memiliki sensitivitas tinggi dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks,” ujarnya.
Said menilai langkah realokasi anggaran penting dilakukan, terutama terhadap belanja negara yang dinilai tidak mendesak. Ia menekankan agar pemerintah fokus pada program prioritas guna menjaga kesehatan fiskal.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya optimalisasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Tak hanya itu, Said turut mengusulkan efisiensi energi dengan mencontoh kebijakan sejumlah negara. Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah penghentian kompensasi listrik bagi kelompok mampu.
“Saya menghimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik bagi orang kaya dan industri agar anggaran lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Ia meyakini, kebijakan tersebut dapat membantu menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah ambang batas 3 persen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Said juga mengkritik kebijakan kompensasi listrik yang dinilai tidak adil karena masih dinikmati kelompok mampu. Ia menilai istilah kompensasi dan subsidi harus ditempatkan secara proporsional.
Menurutnya, kelompok masyarakat miskin tetap harus menjadi prioritas utama dalam penerimaan subsidi, sementara kelompok menengah dapat diberikan insentif secara terukur.
Dengan berbagai usulan tersebut, Said berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. (Red/Emha)
