Pena Madura, Sumenep, 15 Agustus 2025 – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Zainal Arifin, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta menutup celah-celah praktik korupsi di dalamnya.
Pernyataan itu disampaikan Zainal usai mengikuti Sidang Tahunan MPR-DPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Jumat (15/08/2025).
“Presiden Prabowo sangat tegas menyampaikan bahwa praktik korupsi paling rawan terjadi di BUMN dan BUMD. Ini menjadi alarm bagi kita semua, termasuk di daerah. Dan saya sepenuhnya mendukung komitmen tersebut,” kata Zainal.
Menurutnya, arahan Presiden harus menjadi acuan bagi kepala daerah untuk memperkuat pengawasan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD.
Zainal juga mengungkapkan bahwa DPRD Sumenep telah mengambil langkah konkret bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya dengan melakukan audiensi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Juli 2025 lalu di Jakarta.
“Kami tidak sekadar bicara. Ada langkah-langkah teknis yang sudah kami ambil bersama Forkopimda. Tentu tidak semuanya bisa diungkap ke publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum menjadi fondasi utama untuk menjaga integritas pengelolaan BUMD di Sumenep.
“Tujuan akhirnya jelas: tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor BUMD. Kita ingin pengelolaan daerah yang bersih, transparan, dan profesional,” pungkasnya. (Red/Emha)
