Pena Madura, Nasional, 11 Agustus 2025 – Pendapatan negara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp249 triliun dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal ini terungkap dalam pembahasan postur anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama dengan pemerintah pada Juli 2025.
Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah, menyatakan bahwa pendapatan negara dalam RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp3.094 hingga Rp3.114 triliun, naik dari proyeksi pendapatan negara dalam APBN 2025 yang sebesar Rp2.865,5 triliun.
“Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara, meskipun tantangan ekonomi global dan domestik tetap ada,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/08/2025).
Lebih lanjut Said juga mengungkapkan, bahwa belanja negara pada RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp3.800 hingga Rp3.820 triliun, yang menyebabkan defisit anggaran diperkirakan berada pada rentang 2,53 persen PDB, atau sekitar Rp706 triliun.
“Kenaikan belanja negara tersebut mencakup pengalokasian anggaran untuk program-program strategis, termasuk pemulihan daya beli masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, serta investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ungkap Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu.
Said menegaskan bahwa meskipun proyeksi pendapatan negara menunjukkan angka yang optimistis, tantangan dari sisi dinamika global masih harus diperhitungkan. Ketidakpastian pasar global, termasuk kebijakan tarif baru dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, serta ketegangan geopolitik yang masih terjadi, menjadi faktor yang memengaruhi perekonomian Indonesia.
“Tantangan terbesar adalah bagaimana dunia usaha bisa beradaptasi dengan kebijakan ekonomi global yang terus berubah, sementara daya beli masyarakat domestik belum sepenuhnya pulih,” ujar Said.
Selain itu, pemerintah juga harus mencari alternatif sumber penerimaan lainnya, setelah beberapa sumber pendapatan seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terpengaruh oleh perubahan dalam kebijakan terkait BUMN.
RAPBN 2026 juga diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi, termasuk program-program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Program-program tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
“Peningkatan kualitas SDM sangat penting mengingat sebagian besar angkatan kerja kita masih memiliki pendidikan rendah, dengan 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah,” terangnya.
Untuk memastikan keberlanjutan dan pencapaian target-target anggaran, Said menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah mendorong investasi swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi sektor publik.
“Investasi swasta menjadi kunci untuk mencapai target-target besar dalam RAPBN 2026, dan kita harus terus mendorong skema KPBU untuk proyek-proyek besar,” tutup Said. (Red/Emha)
