Penamadura.com, Sumenep 10 September 2023 – Sembilan paket proyek terancam molor karena gagal lelang. Gagal lelang sejumlah proyek yang anggarannya sudah ditetapkan tersebut mendapat respon Wakil Ketua DPRD Sumenep M. Sukri meminta Pemkab segera evaluasi Dinas terkait.
Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan tersebut meminta Pemkab Sumenep segera mengevaluasi penyebab gagalnya lelang proyek tersebut, sementara masyarakat pasti menunggu realisasi proyek tersebut karena sangat dibutuhkan.
“Pemkab harus segera melakukan evaluasi terhadap dinas terkait untuk memastikan lelang proyek tersebut dapat berjalan dengan baik,” kata wakil ketua DPRD Sumenep, M. Sukri, Ahad (10/09/2023).
Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah menganggarkan beberapa proyek pembangunan di wilayah daratan dan kepulauan, anggaran masing-masing proyek cukup fantastis, namun dalam prosesnya proyek tersebut belum bisa dikerjakan karena terkendala proses lelang gagal. Beberapa proyek tersebut adalah.
Politisi asal kepulauan tersebut yakin dinas terkait mampu menyelesaikan proses lelang proyek tersebut dengan baik, namun mengingat waktu saat ini sudah memasuki bulan September seharusnya proses lelang tersebut sudah selesai karena sesuai rekomendasi DPRD semua proyek yang sudah dialokasikan melalui Apbd 2023 harusnya sudah mulai terealisasi sejak awal tahun kemarin.
“kemaren rekomendasi dari DPRD agar semua proyek infrastruktur dilaksanakan diawal tahun,” kata Sukri.
Pengadaan toilet portabel senilai Rp. 446 juta, peningkatan jalan Arjasa-Buddi di Pulau Kangean sebesar Rp. 467 juta, peningkatan jalan Angon-angon – Pajenangger sebesar Rp. 654 juta, Peningkatan jalan Torjek-Patapan Kangayan sebesar Rp. 700 juta, Rehab Gedun Bawaslu sebesar Rp. 309 juta, Peningkatan jalan Gunung Kembar-Kasengan sebesar Rp. 467 juta, Peningkatan Jalan Sonok-Sokoramme Paseser sebesar Rp. 1 miliar, Rehabilitas jalan/ tangkis laut Gayam-Tarebung Sebesar Rp.438 Juta, dan Peningkatan jalan Cabbiya-Gapura Talango sebesar Rp. 467 juta.
Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun ini sudah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan. Namun ternyata ada sembilan paket yang gagal lelang sehingga harus segera dilakukan lelang ulang agar bisa dilakukan tepat waktu.
Menurut Hanny Agus Andrian, Fungsional Unit Kerja Pengelolaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumenep menjelaskan terkait beberapa tender proyek yang gagal tender dan sebagian lainnya sudah dilakukan tender ulang. ”Ada beberapa yang sedang evaluasi di dinas teknis terkait,” terangnya beberapa waktu lalu.
Tidak ada batasan waktu pelaksanaan tender ulang hingga berkali-kali sampai benar-benar pemenang ditentukan. Namun, pemerintah pasti akan memperhitungkan waktu yang tersisa untuk melaksanakan program tersebut. Juga kemungkinan keterlambatan penyelesaian jika tander itu molor.(Man/Emha)