Pena Madura, Sumenep, 22 November 2019 – Elemen Pemuda kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam berbagai organisasi merencanakan aksi demonstrasi terkait permasalahan transportasi laut kepulauan.
Aksi itu rencananya akan digelar pada Senin (25/11/2019), dengan tujuan ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Aksi itu sendiri akan mengusung tema “Revolusi Transportasi Laut, 2020 Sumenep Waib Beli Kapal Baru.”
Hingga saat ini, ada empat elemen organisasi kepemudaan yang mengonfirmasi akan ikut dalam aksi tersebut, diantaranya Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpass), Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS), Forum Mahasiswa Kangayan (Formasa) dan Forum Pemuda Raas (FPR).
Koordum aksi kepulauan bersatu, Abdul melalui sambungan telpoin menerangkan, dari hasil kajiannya hingga saat ini transportasi laut masih menjadi kebutuhan utama warga kepulauan. Sehingga tidak boleh tidak Pemkab Sumenep wajib hukumnya menyediakan armada yang layak untuk warga kepulauan.
“Semakin hari kebutuhan warga kepulauan terhadap transportasi laut terus meningkat, sementara kapal yang ada milik Pemkab Sumenep baru dua kapal, itu sangat tidak cukup. Karena jika dibiarkan keselamatan warga kepulauan menjadi taruhan,” katanya. Jum’at (22/11/2019).
Saat ini, dua armada kapal yang dimiliki PT Sumekar sebagai BUMD kepanjangan Pemkab Sumenep, sudah tidak mampu menampung tingginya kebutuhan warga kepulauan. Apalagi kapal Dharma Bahari Sumekar I (DBS I) kondisinya sudah tua dan harus sering mendapat perawatan.
“Lihat saja, setiap kapal itu akan berangkat selalu penuh bahkan over kapasitas dengan banyaknya penumpang. Jika terus-terusan seperti itu apa akan menjamin dalam hal keselamatan pelayaran,” tambahnya.
Oleh karena itu, menurut abdul, wajib hukumnya tahun 2020 mendatang Pemkab Sumenep membeli kapal baru yang lebih layak mengangkut penumpang agar kebutuhan inti warga kepulauan Sumenep terpenuhi.
“Tidak ada guna pemkab membuka bandara di Pegerungan, karena hingga kini transportasi pilihan masyarakat masih lewat jalur laut. Tidak ada guna rumah sakit kepulauan dibangun, kalau masyarakat yang mau pulang kampung harus bertaruh nyawa karena keterbatasan armada,” terangnya.
Abdul berharap, Bupati dan DPRD bisa mendengar aspirasi dari warga kepulauan nanti. Sehingga harapan bersama warga kepulauan untuk menikmati layanan transportasi laut yang aman, nyaman dan selamat bisa terwujud. (Emha/Man).
