Pena Madura, Sumenep, 17 April 2025 – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Sumenep hari ini. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap ketidaksesuaian data kemiskinan yang dihimpun oleh DINSOS dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan serta membakar ban bekas sebagai simbol ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. BEM Sumenep menuding Dinsos bermain dengan data kemiskinan dengan markup data sehingga rawan terjadi penyalahgunaan.
Mereka memprotes adanya perbedaan signifikan antara data kemiskinan yang tercatat di DINSOS dan BPS. DINSOS mencatat sebanyak 277.000 KK atau 647.000 jiwa sebagai warga miskin di Kabupaten Sumenep.
Sementara BPS hanya mencatat 196.420 jiwa atau selisih data mencapai hampir 450.000 jiwa yang menimbulkan kejanggalan dan pertanyaan besar tentang akurasi data yang digunakan untuk kebijakan sosial.
“Perbedaan yang sangat jauh ini menimbulkan keraguan terhadap cara pengumpulan dan penginputan data yang dilakukan oleh pemerintah. Kami meminta agar segera dilakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam proses validasi data tersebut,” kata Koordinator BEM Sumenep, Moh. Syauqi.
Dalam tuntutannya, BEMSU meminta kepada Dinsos Kabupaten Sumenep untuk melakukan langkah-langkah berikut:
1. Segera lakukan evaluasi dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (BANSOS) di Kabupaten Sumenep.
2. Lakukan evaluasi kinerja pendamping DINSOS dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
3. Melakukan evaluasi dan pembaruan atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang transparan dan akuntabel.
Aksi ini merupakan bagian dari upaya Aliansi BEM Sumenep untuk mendorong pemerintah agar lebih serius dalam menangani permasalahan kemiskinan di daerah, serta memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap, melalui aksi ini, pemerintah lebih terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan data sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat benar-benar terjamin,” terangnya.
Sebagai respons terhadap aksi BEMSU tersebut, pihak Dinsos Kabupaten Sumenep mengaku akan segera melakukan pengecekan terkait perbedaan data yang ditemukan. (Red/Emha).
