Pena Madura, Sumenep 8 Agustus 2019 – Sengketa pengelolaan Cagar Budaya Asta Tinggi antara Yayasan Panembahan Somala (YPS) dan Yayasan Penjaga Asta Tinggi(Yapasti) masih berlanjut.
Anggota Yayasan Panembahan Somolo yang hendak mengambil alih pengelolaan Asta Tinggi di tolak oleh anggota Yayasan Penjaga Asta Tinggi (Yapasti) yang mengusai Asta Tinggi saat ini. Pertemuan keduanya sempat memanas dan nyaris bentrok.
Berutung puluhan anggota polisi polres sumenep segera tiba dilokasi dan memediasi kedua belah pihak.
“Kami minta kedua pihak berembuk kembali untuk mencari solusi terbaik jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Akp. Widiarti, Kasubag Humas Polres Sumenep, saat memidisi kedua belah pihak, Kamis (08/08/2019).
Abdurrahman, salah satu anggota sepuh Yayasan Penembahan Somolo mengatakan sangat menyayangkan sikap Yapasti yang terkesan menggunakan hukum rimba, padahal kami jelas memiliki kekuatan hokum yang sudah inkrah.
“kami sudah mempunyai payung hukum dan sudah inkrah sekarang kami mengalah bukan menyerah karena tidak ingin terjadi fisik,” kata Abdurrahman, Anggota Yayasan Panembahan Somolo.
Sementara anggota Yayasan Penjaga Asta Tinggi (Yapasti) yang saat ini mengusai pengelolaan Asta Tinggi dengan tegas menolak menyerahkan pengelolaan Asta Tinggi kepada Yayasan Panembahan Somala, karena menurut mereka yang bermusuhan itu antara yayasan bukan penjaga Asta Tinggi.
“Seperti yang tadi saya sampaikan akhirnya langsung dia kepada hal-hal hokum yang tidak ada kaitannya dengan kami penjaga asta tinggi, yang mempunya permusuhan hokum adalah Yayasan panembahan somala dan yapasti bukan kami,” terang Taufikurrahman, Penjaga Asta Tiggi.
Sengketa pengelolan Asta Tinggi yang merupakan tempat pemakaman para raja Sumenep tersebut, sudah terjadi bertahun-tahun dan bahkan sudah disidangkan di pengadilan tinggi Surabaya yang dimenangkan Yayasan Penambahan Somolp pada akhir 2018 lalu.
Perebutan pengelolaan Asta Tinggi yang merupakan salah satu cagar budaya dan tujuan wisata relegi di Sumenep mengundang keprihatinan sejumlah pihak, karena tidak seharusnya tempat bersejarah tersebut menjadi objek sengketa berkepanjangan.Man/Emha
