Pena Madura, Jakarta, 7 Februari 2026 – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil peran langsung dalam memimpin reformasi menyeluruh sektor keuangan dan fiskal nasional. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah tekanan global yang semakin kuat terhadap perekonomian Indonesia.
Said menilai pasar keuangan domestik tengah menghadapi sentimen negatif setelah sejumlah lembaga internasional mengeluarkan penilaian kritis. MSCI menyoroti adanya praktik tidak sehat di pasar saham yang berdampak pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Goldman Sachs pun menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight akibat meningkatnya risiko investabilitas.
Tekanan berlanjut dengan keputusan Moody’s Investors Service yang merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi negative. Moody’s menilai melemahnya prediktabilitas kebijakan telah berdampak pada efektivitas kebijakan ekonomi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Tata kelola Danantara, prioritas investasi, serta sumber pendanaan lembaga tersebut turut menjadi perhatian.
“Benang merah dari berbagai koreksi lembaga internasional itu adalah persoalan tata kelola, baik di pasar modal, kebijakan fiskal, maupun pengelolaan lembaga strategis,” ujar Said.
Ia juga menyoroti persoalan rasio utang pemerintah yang sejak lama menjadi perhatian IMF dan International Debt Relief (IDR). Rasio utang Indonesia disebut telah melampaui batas rekomendasi internasional, sehingga berpotensi memperburuk persepsi investor, khususnya di pasar obligasi.
Kondisi tersebut tercermin dari menurunnya kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) yang kini berada di kisaran 14 persen. Di sisi lain, kepemilikan Bank Indonesia atas SBN telah melampaui 25 persen dari total yang beredar.
Said menilai situasi ini seharusnya menjadi momentum pembenahan struktural. Di sektor keuangan, ia mendorong penguatan independensi bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan free float saham, transparansi informasi, serta penegakan hukum yang tegas.
Dari sisi fiskal, ia meminta restrukturisasi belanja negara untuk menekan defisit dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Program prioritas pemerintah, menurutnya, tetap dapat berjalan dengan perbaikan skema pendanaan dan tata kelola yang lebih akuntabel.
“Kepercayaan investor tidak dibangun dengan imbal hasil tinggi, melainkan dengan tata kelola yang kuat dan kebijakan yang transparan,” tegasnya. (Red/Emha)
