Pena Madura, Nasional, 9 September 2025 – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya tidak akan tinggal diam dalam menghadapi tuntutan publik terhadap kinerja para wakil rakyat.
Ia menyebut, PDIP Jawa Timur telah menyiapkan mekanisme evaluasi ketat untuk memastikan setiap legislator benar-benar menjalankan tugasnya dengan maksimal.
Menurut Said, partai politik bukan sekadar kendaraan kekuasaan, melainkan organisasi publik yang memiliki tanggung jawab untuk menampung dan memperjuangkan suara rakyat secara konkret.
“Parpol adalah perpanjangan tangan rakyat. Kami wajib hadir, bukan hanya saat pemilu, tapi setiap hari,” katanya, Selasa (09/09/2025).
Sebagai langkah nyata, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan menerapkan evaluasi berkala kepada anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari Fraksi PDIP, dengan fokus pada lima indikator utama:
- Rumah Aspirasi Wajib Dibuka: Legislator diwajibkan memiliki rumah aspirasi sebagai tempat menampung keluhan warga. Ini akan menjadi tolak ukur keberpihakan mereka terhadap masyarakat.
- Kedisiplinan Kerja Dewan: Mulai dari kehadiran dalam rapat, pembahasan perda, hingga pengawasan anggaran akan diawasi secara ketat.
- Transparansi Publik Lewat Media: Legislator diinstruksikan aktif menyampaikan laporan kerja mereka melalui media sosial dan media massa.
- Dukungan terhadap Program Pro-Rakyat: Komitmen terhadap program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat menjadi perhatian khusus.
- Loyalitas Kader terhadap Partai: Keterlibatan aktif dalam kegiatan internal partai dari tingkat ranting hingga DPD juga menjadi salah satu penilaian utama.
Tak hanya itu, Said juga menginstruksikan agar seluruh pengurus partai dari tingkat ranting hingga DPD membuka kantor sebagai rumah pengaduan rakyat.
“PDIP tidak boleh jauh dari rakyat. Kami hadir, mendengar, dan bertindak,” tegasnya.
Hasil evaluasi ini nantinya akan diumumkan secara terbuka melalui jaringan kantor partai di seluruh Jawa Timur, sebagai bentuk akuntabilitas politik kepada masyarakat. (Red/Emha)
