Pena Madura, Jakarta, 25 Februari 2026 –Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak rencana impor 105.000 unit mobil niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara agar dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko melemahkan daya saing industri manufaktur nasional serta mengurangi dampak ekonomi belanja negara terhadap perekonomian dalam negeri.
Dalam keterangan tertulis, Said menekankan bahwa setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semestinya memberi nilai tambah langsung bagi industri dan tenaga kerja nasional.
“Perlu diketahui, belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada harga murah, tetapi juga pada efek berganda ekonomi nasional,” katanya.
Said mengaitkan kebijakan pengadaan barang dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan penguatan koperasi desa, kata dia, dirancang untuk menggerakkan ekonomi dari hulu ke hilir, mulai dari petani hingga sektor distribusi.
“Peningkatan permintaan pangan harus dibarengi penguatan sektor produksi dalam negeri. Dengan begitu perputaran ekonomi desa tumbuh dan ketergantungan terhadap produk impor bisa ditekan secara bertahap,” tambahnya.
Lebih jauh, Said menyoroti performa sektor manufaktur yang belum optimal dalam lebih dari satu dekade terakhir. Padahal, sektor ini diharapkan menjadi motor hilirisasi sumber daya alam sekaligus penyerap tenaga kerja baru. Ia menilai, kebijakan impor kendaraan niaga dalam skala besar berpotensi memperlemah upaya kebangkitan industri otomotif nasional.
Said juga mengutip kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) yang memperingatkan dampak negatif impor besar-besaran terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan pekerja sektor otomotif, serta rantai pasok industri komponen di dalam negeri.
Menurutnya, volume pengadaan 105.000 unit hampir menyamai kapasitas produksi mobil niaga nasional per tahun. Karena itu, ia mendorong agar pihak terkait lebih dulu menjajaki skema pengadaan dalam negeri melalui kemitraan dengan produsen otomotif nasional, termasuk peluang kandungan lokal dan perakitan di Indonesia.
“Jangan lupa, selain aspek industri, penting juga menghitung biaya jangka panjangnya. mulai dari ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, hingga kesiapan jaringan perawatan kendaraan, terlebih jika pengadaan menggunakan skema APBN multiyears di tengah ruang fiskal yang terbatas,” tutur Said.
Ia menegaskan, kebijakan pengadaan pemerintah seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat industri nasional dan rantai pasok domestik. “Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, dampaknya jauh lebih besar bagi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Lebih baik rencana impor ini dievaluasi serius, bahkan dibatalkan,” tegasnya. (Red/Emha)
