Pena Madura, Sumenep, 7 September 2021 – Beberapa minggu terakhir, masyarakat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diresahkan dengan pemberitaan video asusila yang pemerannya diduga oknum anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
Menanggapi itu, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sumenep mengaku masih menelusuri keberadaan video itu, karena diduga pemerannya adalah anggota Fraksi PKB di DPRD Sumenep.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Sumenep, Kamalil Irsyad. Menurutnya, pengurus DPC PKB Sumenep ingin membuktikan apakah video yang berisi dugaan adegan asusila yang ramai diperbincangkan itu benar-benar anggota Fraksi PKB.
Bahkan, ia meminta masyarakat untuk membantu memberikan informasi dan bukti video tersebut, karena hanya dengan video itu, DPC PKB bisa mengambil langkah-langkah sesuai aturan internal partai.
“Kesulitannya, kami tidak dapat mengakses video yang dimaksud. Ayolah masyarakat bantu kami, perlihatkan, maka kami pasti ada sanksi jika itu benar anggota DPRD dari PKB,” kata kiai yang juga pernah menjadi anggota DPRD Sumenep itu, Senin (6/9/2021).
Jika dugaan video asusila itu benar dilakukan oknum kader partainya, politisi senior PKB itu memastikan akan memberikan sanksi sesuai pertautan partainya.
“Tentunya kami bakal menindak tegas jika itu terbukti,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Samioeddin menjelaskan, meski sampai saat ini keberadaan video itu belum bisa dibuktikan, pihaknya saat ini juga mencari bukti video guna membuktikan apakah benar-benar diperankan anggota DPRD Sumenep.
“Kalau sudah terbukti, sanksi akan dipasrahkan ke partainya,” tuturnya.
Sebelumnya, ramainya pemberitaan terhadap dugaan video asusila yang diduga diperankan oleh oknum anggota DPRD Sumenep, mendapatkan respon dari Gerakan Pemuda Peduli Sumenep (GPPS). GPPS melakukan tindakan dengan menyampaikan surat laporan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep supaya secepatnya ditindaklanjuti.
Koordinator GPPS, Ardiyanta Alzi Candra mengutarakan, tujuan melakukan gugatan yang dilayangkan ke BK DPRD Sumenep, agar dugaan video yang mirip anggota DPRD itu disikapi dengan serius.
“Tentunya, kami menunggu respon dari BK. Di sana (di dalam surat) sudah jelas tersampaikan bahwa pemberitaan yang meresahkan itu harus ditelusuri dan dibuktikan oleh BK,” kata Ardi, sapaan akrabnya.
Sebab yang perlu dijaga adalah nama institusi DPRD Sumenep. Sebab jika pemeran dalam video yang ramai jadi perbincangan publik di Sumenep itu bukan oknum dari anggota DPRD Sumenep, dinilai maka citra dan nama baik instansi wakil rakyat itu tidak tercemar. (Emha/Man).
