Pena Madura, Sumenep, 16 Mei 2022 – Akibat Program Wajib Diniyah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum merata di seluruh sekolah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Dinas Pendidikan (Disdik) lebih serius menjalankan program itu.
Hal itu agar para anak didik di Kota Keris bisa terbentuk karakter yang agamis layaknya belajar di pesantren. Maka dari itu DPRD berharap Disdik memberikan perhatian khusus terhadap program wajib diniyah itu.
Program wajib diniyah yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep itu baru diterapkan di 500 lembaga pendidikan yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Sumenep telah menerapkan program wajib diniyah.
Rinciannya, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 480, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 17 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 sekolah.
Oleh karena itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Akis Jazuli memberikan perhatian khusus pada program itu.
Menurutnya, Program pendidikan keagamaan yang digalakkan Pemkab itu, hingga saat ini belum bisa diterapkan di semua sekolah, karena didominasi oleh sekolah yang ada di wilayah daratan saja.
“Keberadaan program wajib diniyah ini sangat penting. Sehingga pemerintah daerah harus benar-benar mendorong agar program ini bisa diterapkan di semua sekolah,” katanya, Senin (16/5/2022).
Pendidikan agama diharapkan meski berada pada sekolah negeri, prilaku ala pesantren dapat diterapkan di Kota Keris, sehingga bisa membentuk karakter yang agamis.
“Dengan pendidikan agama bisa mencetak dan menghasilkan generasi muda yang berakhlak Islami, serta menghasilkan pemimpin yang memiliki sopan santun yang baik,” ujarnya.
Program wajib diniyah telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggara Pendidikan Diniyah.
Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mencatat, program wajib diniyah belum bisa diterapkan menyeluruh dan didominasi sekolah di daratan.
Untuk itu ke depan, Ketua Fraksi Nasdem, Hanura, Sejahtera (HNS) tersebut meminta eksekutif yang dalam hal ini Disdik lebih menyeriusi program wajib diniyah bisa diterapkan di semua sekolah.
“Jangan sampai ada ketimpangan antara daratan dan kepulauan, jadi harus benar-benar merata. Soal anggaran harusnya tidak menjadi persoalan jika pemerintah daerah mau duduk bersama terkait persoalan ini,” tegasnya. (Emha/Man).
