Pena Madura, Sumenep, 12 Maret 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul adanya laporan masyarakat terkait kualitas makanan yang diduga tidak layak konsumsi.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai menu MBG di beberapa titik layanan. Laporan tersebut antara lain menyebutkan adanya telur busuk, nasi basi, hingga makanan yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi siswa.
Menurut Zainal, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan gizi peserta didik. Namun, ia menegaskan pelaksanaannya di daerah harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami menerima laporan terkait kualitas makanan yang disajikan. Ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut kesehatan siswa,” ujarnya.
Ia menambahkan, sidak akan dilakukan setelah masa reses DPRD berakhir. Dalam pelaksanaannya, DPRD akan melibatkan sejumlah komisi sesuai bidang tugas masing-masing.
Komisi IV akan fokus pada kualitas makanan serta pemenuhan gizi, sementara Komisi III akan meninjau fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi penyediaan makanan.
Selain kualitas makanan, DPRD juga menyoroti minimnya fasilitas IPAL di sejumlah titik pelaksanaan MBG. Berdasarkan laporan yang diterima, sebagian besar lokasi disebut belum memiliki sarana pengolahan limbah yang memadai.
“Fasilitas IPAL sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan dalam proses pengolahan makanan,” tegasnya.
Zainal juga memastikan bahwa DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep jika ditemukan pelanggaran, baik administratif maupun teknis. Rekomendasi tersebut nantinya akan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.
Meski belum ada laporan kasus keracunan di Sumenep, DPRD menegaskan tidak akan tinggal diam apabila ditemukan kejadian yang membahayakan penerima manfaat program.
Ia pun mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan MBG agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. (Red/Emha)
