Pena Madura, Sumenep, 07 Januari 2020 – Akibat pekerjaan proyek tahun 2019 tak dibayar, sejumlah asosiasi kontraktor yang tergabung dalam Forum Jasa Kontruksi (Forjasi), melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Selasa (07/01/2020).
Audiensi yang digelar diaula Pemkab Sumenep itu, ditemui langsungboleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim dan Sekda Sumenep, Edi Rasyiadi. Para kontraktor itu meminta pemerintah untuk membayar uang rekanan atas pekerjaan proyek yang telah selesai dikerjakan.
Ketua Forjasi Khairul Anwar menjelaskan tujuan kedatangannya untuk meminta hak dari ratusan rekanan yang tergabung dalam Forjasi yang telah menyelesaikan kewajibannya.
“Kami minta solusi terkait SP2D yang masih belum terbayar oleh pemerintah pada para rekanan, karena mereka kan sudah menyelsaikan kewajibannya” ujarnya usai audiensi.
Lebih lanjut pria yang juga Ketua Aksindo itu mengatakan, dari hasil audiensi yang dilakukan pihaknya dengan Pemkab Sumenep telah menemukan titik terang.
“Bupati sudah memberikan solusi bahwa bisa dicairkan pada bulan dua melalui program mendahului APBD,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Rasyiadi mengungkapkan pokok permasalahan dalam hal ini terkendala dalam proses administrasi sehingga rekanan tidak bisa melakukan proses pencairan.
“Rata-rata pengajuan dari OPD dan kontraktor di tabggal 31 Desember. Jadi ke depannya Oktober sudah selesai semuanya,” kata dia.
Pihaknya memgaku akan mengupayakan hal itu dengan berkirim surat pada DPRD dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Sebab menurutnya persoalan seperti ini harus berdasarkan audit BPK.
Edi Rasyiadi juga mengatakan bahwa terdapat anggaran pada APBD 2019 yang masih belum terserap di beberapa OPD di Kabupaten Sumenep. Hanya saja dirinya mengaku belum mengetahui secara pasti total anggaran yang masih belum terserap.
“Yang jelas saya belum tahu pastinya, tapi itu mulai direkap,” tutupnya. (Emha/Man)
