Pena Madura, Sumenep, 29 Juli 2020 – MH Said Abdullah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, mengajak para Kepala Desa (Kades) se Sumenep, Madura, Jawa Timur, bersama-sama melayani masyarakat.
Ajakan itu disampaikan saat menggelar Serap Aspirasi (Reses) bersama ratusan Kepala Desa di Sumenep, Rabu, 29 Juli 2020, di aula de Debaghraf Hotel. Reses MH Said Abdullah itu tidak lain untuk menyikapi situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19.
“Kami datang menemui Kepala Desa, ingin tahu aspirasi dan kondisi desa. Karena refocusing dana desa juga diarahkan ke BLT, ke masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan,” katanya. Rabu (29/7/2020).
Dalam kesempatan itu, para kades berharap agar ke depan regulasi-regulasi tak terlalu birokratis. Sehingga dana desa lebih mudah pencairannya. Menurut aspirasi kepala desa regulasi yang birokratis hanya menimbulkan keruwetan di desa.
Politisi senior PDI Perjuangan itu juga menyampaikan tiga hal. Pertama soal pendidikan, dimana ia menginginkan ke depan, seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku.
“Seragam anak didik harusnya dijahit sendiri oleh orang tua. Jika itu terjadi selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal agar mereka tidak menganggur,” tambah Ketua Banggar DPR RI itu.
Kedua, soal kesehatan. Meski ada BPJS, menurut Said, ternyata banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenapa? Karena pendataan amburadul.
“Pendataan harus dilakukan secara kontinyu dan valid. Biar semua warga, khususnya yang kurang mampu juga bisa menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah itu,” jelasnya
Poin ketiga menyangkut kedaulatan pangan. Menurut suami Khalida Ayu Winarti tersebut, pahlawan pangan itu ada di desa, yakni para petani. Oleh karena itu harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak.
“Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam ‘Marongghi’. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya,” cerita Said.
Bahkan ia menyarankan, ke depan kalau ada bansos bahannya harus beli ke petani langsung jangan ke grosir, karena itu bagian dari cara memberdayakan petani kita.
“Oleh karena itu, para kades mari mulai hari ini kita bersama-sama untuk melayani masyarakat secara maksimal,” ajak Said.
Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengatakan, senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi sekarang, kata Iyon, sapaan akrabnya, MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI.
“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis. Sehingga pencairannya mudah,” paparnya singkat. (Emha/Man).
