Pena Madura, Nasional, 13 April 2025 – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf meninjau persiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Mojokerto, Minggu 13 April 2025. Kegiatan ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memastikan bahwa inisiatif pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Rencananya SR di Kabupaten Mojokerto diluncurkan tahun 2025 ini.
Mensos Saifullah Yusuf didampingi Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra (Gus Barra) meninjau lokasi usulan Sekolah Rakyat di gedung UPT Pesanggrahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mojopahit, yang berlokasi di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Untuk program SR sendiri, Kabupaten Mojokerto menyiapkan dua lokasi yakni gedung UPT PMKS Mojopahit ini untuk program jangka pendek yang rencananya dimulai tahun ajaran 2025/2026. Satunya lagi lahan di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, untuk pengembangan jangka panjang.
Dalam kunjungan tersebut Gus Ipul itu menekankan pentingnya persiapan yang matang sebelum pelaksanaan program SR.
“Kami fokus pada identifikasi gedung-gedung yang akan direnovasi dan direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Ini harus dilakukan dengan teliti agar Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, salah satu aspek krusial dalam persiapan ini, lanjut Gus Ipul, adalah survei lahan. Ditargetkan lahan untuk SR minimal 5 hektar untuk setiap sekolah, dengan rekomendasi ideal 6 hektar agar dapat menampung hingga 1.000 siswa serta fasilitas asrama dan perumahan guru.
“Lahan yang luas sangat penting untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang memadai,” jelasnya.
Sekarang ini sudah ada lebih dari 250 proposal program SR telah ia terima dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Mojokerto Kementerian Sosial sedang dalam proses verifikasi usulan usulan tersebut. Ia berharap, dengan persiapan yang baik, Sekolah Rakyat di Mojokerto dapat segera dimulai.
“Kami telah menerima informasi bahwa gedung yang ada di sini sudah memadai untuk memulai dua rombongan belajar. Ini merupakan langkah awal yang baik,” katanya.
Tak kalah penting lanjut Gus Ipul, persiapan sumber daya manusia juga harus dipersiapkan dengan matang. Kementerian Sosial mendorong supaya memprioritaskan rekrutmen guru dari ASN lokal yang ada di Mojokerto sendiri. Jika tidak mencukupi, akan dilanjutkan dengan perekrutan guru PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru.
“Kami membentuk empat satuan tugas untuk memastikan persiapan berjalan optimal. Mulai dari satgas sarana prasarana, kurikulum, rekrutmen guru, hingga rekrutmen siswa. Semua bekerja secara simultan,” jelas Gus Ipul.
Untuk kriteria siswa yang dapat Sekolah Rakyat juga telah ditetapkan dengan ketat. Program ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam data tunggal ekonomi nasional.
“Tidak ada kompromi dalam hal ini. Sekolah Rakyat harus tepat sasaran untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Gus Ipul.
Sementara Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyatakan lahan yang siap untuk program SR di Kabupaten Mojokerto seluas 3,5 hektar dan ada rencana untuk memaksimalkan menjadi 6 hektar di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong.
“Kami berkomitmen untuk mempersiapkan semua yang diperlukan agar Sekolah Rakyat di UPT PMKS Mojopahit dapat dimulai tahun depan,” jelas Gus Barra.
Dengan persiapan yang cermat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi hak semua anak di Indonesia,” katanya. (Red/Emha)
