Pena Madura, Sumenep, 08 November 2019 – Hingga kini transportasi kepulauan masih menjadi polemik dikalangan masyarakat kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur. Hal itu akibat armada kapal yang ada belum sepenuhnya mampu mengcover kebutuhan penyeberangan bagi warga kepulauan.
Kapal yang ada saat ini hanya sebatas cukup tapi belum mampu memberikan kenyamanan khususnya bagi angkutan manusia. Padahal kebutuhan trasportasi kepulauan baik angkutan orang maupun angkutan barang cukup tinggi mengingat aktivitas perekonomia warga masih terpusat pada angkutan laut.
Menyikapi hal itu, Gerakan Tokoh Masyarakat Kepulauan (GTMK) angkat bicara. GMTK menilai saat ini layanan transportasi kepulauan sudah jauh dari kata layak sehingga meminta pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan PT Sumekar selaku kepanjangan tangan Pemkab hadir memberikan solusi.
Ketua GMTK, Taufik menerangkan, saat ini angkutan manusia bagi warga kepulauan khususnya armada yang dikelola PT Sumekar sudah jauh dari manusiawi, mulai dari kapal yang tidak layak mengangkut orang hingga selalu membludaknya penumpang.
Permasalahan itu belum bisa terjawab hingga saat ini, belum lagi belakangan angkutan kepulauan mandeg akibat dockingny kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I sehingga menyebabkan warga kepulauan menjerit akibat harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
“Menurut saya, Pemkab Sumenep dan PT Sumekar harus segera berfirkir untuk mengadakan armada kapal baru yang lebih layak untuk mengangkut manusia. Saat ini kapal DBS I sudah selayaknya menjadi kapal barang dengan fasilitas yang ada dan tidak lagi mengangkut manusia,” katanya. Jum’at (08/11/2019).
Menurutnya, kapal DBS I fasilitasnya sudah tidak layak untuk angkutan manusia, selain panas waktu tempuhnya sangat lama. Belum lagi saat ini kapal tersebut sudah sering rusak dibeberapa bagian dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Sehingga lebih baik kapal itu dijadikan kapal pengangkut barang apalagi lalu lintas barang menuju kepulauan juga sangat tinggi.
“Saya rasa DBS I itu bisa jadi kapa barang saja apalagi lalu lintas barang menuju kepulauan saat ini juga tak kalah sibuk. Karena dengan mandegnya kapal DBS I seperti belakangan ini barang kebutuhan pokok untuk kepulauan banyak tidak terangkut. Akibatnya harga kebutuhan pokok di kepulauan saat ini mahal dan warga kepulauan menjerit,” terangnya.
Taufik menyarankan Pemkab dan PT Sumekar membeli kapal baru yang layak untuk mengangkut manusia. Menurutnya itu penting karena saat momen tertentu seperti liburan pondok dan hari besar islam penumpang tidak terlayani maksimal.
“Misalnya coba adakan kapal yang layak untuk manusia, baik dari segi fasilitasnya maupun kecepatan jarak tempuhnya. Saya yakin itu akan bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan angkutan transportasi kepulauan selama ini. Penumpang tidak perlu berpanas-panasan diperjalanan bahkan tidak akan lagi tertahan di pelabuhan karena tidak terangkut,” tegasnya.
Menanggapi desakan dari warga kepulauan tersebut, Humas PT Sumekar, Eko Wahyudi mengaku akan menampung masukan tersebut. Ia menjelaskan jika perbaikan layanan transportasi kepulauan memang jadi prioritasnya selaku perusahaan daerah milik Pemkab Sumenep yang bergerak di bidang transportasi laut.
“Kami akan sampaikan permintaan warga kepulauan ini ke pimpinan nanti. Namun perlu diketahui, kami memang berusaha meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya pada fasilitas layanan penumpang,”
Saat disinggung pengadaan kapal baru, Eko mengaku ditataran managemennya memang sempat berfikir untuk pengadaan kapal baru khusus penumpang, namun persoalan tersebut masih akan dikonsultasikan kepada pihak Pemkab Sumenep selaku pemegang saham.
“Ditingkatan kami memang sempat ada wacana mengadakan kapal baru, tapi perlu diketahui PT Sumekar itu kan BUMD milik Pemkab Sumenep. Jadi setiap kebijakan terkait aset kami harus berkonnsultasi dulu kepada Pemkab. Apapun keputusannya nanti pasti sebelumnya harus dirapatkan dulu dalam RUPS,” tutupnya. (Emha/Man).
