Pena Madura, Sumenep 31 Oktober 2019 – Kesulitan air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumenep terutama Kepulauan menjadi sorotan ketua DPRD Sumenep. Hal tersebut di Sampaikan Ketua DPRD dalam pidatonya disidang istimewa Paripurna Hari jadi Sumenep ke-750 tahun.
Menurut Abdul Hamid Ali Munir, Ketua DPRD Sumenep periode 2019-2024, Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah maupun DPRD kedepan harus benar-benar pro terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep tanpa terkecuali.
“Kebijakan yang dikeluarkan eksekutif dan legislatif harus pro terhadap kesejahteraan rakyat,” terang Abdul Hamid Ali Munir, Ketua DPRD Sumenep usai menggelar sidang istimewa Hari jadi Sumenep ke-750, Kamis (31/10/2019).
Menurut Hamid, sapaan akrabnya, kebijakan yang diambil Pemerintah jangan sampai terkesan ada dikotomi atau perbedaan masyarakat daratan dan Kepulauan, seperti kekeringan yang dialami warga Kepulauan sekarang.
“Misal kekeringan yang dialami warga di Kepulauan sekarang itu harus diperhatikan oleh Pemerintah,” terang Politisi PKB senior tersebut.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah termasuk Sumenep menyebabkan terjadi kekeringan dan warga kesulitan air bersih.
Wilayah daratan yang mengalami kekeringan langsung disuplai oleh BPBD, sementara wilayah Kepulauan tidak ada bantuan dari BPBD alasannya dana terbatas dan tidak punya armada khusus.
Warga kepulauan yang mengalami kesulitan air bersih terpaksa harus beli air sumur lima ribu perjrigen isi 20 liter atau mengambil sendiri ke desa tetangga pakai perahu seperti di Desa Batu Putih, Desa Kolo-Kolo, Gelaman, Songlor dan Beberapa Desa yang lain.Man/Emha
