Pena Madura, Sumenep, 24 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, penghargaan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan Sumenep dalam memberikan layanan terbaik dalam Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) di lingkungan instansi daerah.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, dari Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam acara Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta yang digelar di Kabupaten Malang, Kamis (24/7/2025). Sumenep dinobatkan sebagai instansi daerah dengan layanan NIP terbaik di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, serta profesionalisme ASN di Kabupaten Sumenep,” kata Bupati Fauzi.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui BKPSDM terus berupaya menghadirkan sistem manajemen kepegawaian yang cepat, tepat, dan akuntabel, sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi.
“Layanan administrasi yang baik adalah fondasi dari SDM aparatur yang unggul. Prestasi ini bukanlah akhir, tapi dorongan untuk terus membangun ekosistem kerja ASN yang adaptif dan berdaya saing,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Fauzi menyatakan bahwa pencapaian ini diharapkan menjadi pemicu semangat seluruh ASN untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja demi kesuksesan program pembangunan daerah.
“Ketika ASN bekerja secara profesional dan tepat waktu, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat. Itulah esensi pelayanan publik yang prima,” imbuhnya.
Sebagai Bupati dua periode, Fauzi menegaskan bahwa penghargaan ini akan dijadikan motivasi dalam mencetak ASN unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kami ingin ASN di Sumenep menjadi pilar utama pembangunan, tidak hanya andal secara teknis, tapi juga memiliki integritas dan jiwa pelayanan tinggi kepada masyarakat,” tutupnya.
Dengan penghargaan ini, Kabupaten Sumenep menegaskan perannya sebagai daerah yang terus berbenah dalam tata kelola pemerintahan, menuju birokrasi yang efisien, bersih, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. (Red/Emha)
