Ini Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Sumenep Terhadap RAPBD 2021

oleh
Suasana saat s Sidang Paripurna di DPRD Sumenep
banner 468x60

Pena Madura, Sumenep, 20 November 2020 – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan raperda APBD Sumenep tahun anggaran 2021, Rabu (18/11/2020).

Tujuh Fraksi-Fraksi menyampaikan pandangan umumnya melalui juri bicaranya masing-masing terkait RAPBD 2021 itu. Mulai dari Fraksi PDIP, PAN, Demokrat, PPP, NHS, Gerindra dan PKB.

banner 336x280

Juru bicara Fraksi PDIP Darul Hasyim Fath menyoroti tema pembangunan Sumenep tahun 2021 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Sektor-Sektor Strategis untuk Mengurangi Disparitas dengan 7 Prioritas Pembangunan”.

Darul meminta bupati menjabarkan dengan terang-benderang tentang tema besar dimaksud. Sehingga masyarakat Kabupaten Sumenep mengetahui, apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menumbuh-kembangkan perekonomian dalam masa transisi pandemi Covid-19.

Juru bicara Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy mengatakan, pos pendapatan daerah didapat dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.311.732.957.448, berkurang sebesar Rp 95.918.853.063 atau turun 3,98 persen dari pendapatan tahun 2020.

Penurunan tersebut disebabkan bantuan keuangan (BK) provinsi yang masih belum dianggarkan dalam rancangan APBD 2021. “Yang kami pertanyakan apakah pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 masih akan mengalami peningkatan dari apa yang sudah dianggarkan, karena masih menunggu bantuan keuangan provinsi?” tanya Rodhy.

Kemudian, pos anggaran belanja tahun 2021 direncanakan Rp 2.457.368.704.810, angka tersebut berkurang sebesar Rp 265.373.134.573 atau turun 9,75 persen. Sehingga mengakibatkan adanya selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah yang menimbulkan defisit Rp 145.635.747.362. Rodhy mempertanyakan apakah defisit tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Nur Aini mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tetap memperhatikan penyediaan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 melalui APBD tahun anggaran 2021.

Selain itu, Aini meminta ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ia berharap jangan sampai ada perbedaan kebijakan antara sekolah yang ada di naungan Dinas Pendidikan dengan sekolah yang ada di bawah naungan Kemenag. Sebab apabila sekolah dasar mengadakan PJJ maka banyak wali murid akan memindahkan anaknya ke Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Juru bicara Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera (NHS), Rozah Ardhi Kautsar menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber penghasil utama PAD. Ia menilai tidak cukup apabila pemerintah daerah hanya mengandalkan satu BUMD sebagai lumbung PAD.

“Kinerja BUMD yang lain perlu terus digenjot agar menjadi sumber penghasil PAD yang dapat diandalkan, yang nantinya memberikan sumbangsih optimal bagi Kabupaten Sumenep,” harap Ardi.

Juru bicara Fraksi Gerindra, H Suroyo membahas penurunan target penerimaan PAD yang signifikan sebesar 13,20 persen dari tahun 2020. Hal itu tentu akan menjadi tugas pemerintah untuk mengalihkan pos-pos di APBD agar tetap memenuhi belanja yang diperlukan sekalipun penerimaan PAD berkurang.

Apalagi pada masa pandemi ini, pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan penyebaran wabah covid 19 membuat pemerintah daerah tidak bisa memungut retribusi. Padahal retribusi adalah salah satu andalan penerimaan daerah. Sehingga Fraksi Gerindra meminta sektor pariwisata dikembangkan lagi sebagai upaya untuk menarik minat wisatawan.

 

Juru bicara Fraksi PPP Juhari berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar membuat skala prioritas kebijakan pembangunan tahun 2021 sehingga Rancangan APBD mampu menjawab berbagai persoalan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertanian, pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang masih belum maksimal.

Juhari juga meminta Pemkab cermat mengalokasikan anggaran tahun 2021, terlebih dana untuk bidang kesehatan dalam rangka menekan penyebaran covid –19 yang sampai hari ini belum ada transparansi dan cenderung menimbulkan problem di tengah masyarakat.

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa M Muhri menyayangkan adanya serapan anggaran di setiap OPD dari tahun ke tahun yang selalu tidak maksimal. Ia mempertanyakan apakah hal itu terbentur dengan regulasi yang sulit atau jelimet sehingga realisasi anggaran selalu tidak tepat waktu.

Muhri juga menyoroti anggaran tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) selalu besar setiap tahun, tapi faktanya banyak aduan dan temuan masyarakat bahwa PJU banyak yang mati tanpa ada perbaikan. (Emha/Man)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *