Pena Madura, Nasional, 30 Agustus 2025 – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI mengusulkan penghentian tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk. Langkah ini juga diambil untuk menjaga citra DPR di mata publik, terutama dalam situasi ekonomi yang belum stabil.
Menurut Anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, tunjangan yang selama ini diberikan kepada anggota DPR dianggap berlebihan di tengah kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Ia menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus mengedepankan nilai etik, empati, dan simpati, tidak hanya rasionalitas dalam berpolitik.
Said menjelaskan bahwa langkah tersebut juga merupakan bentuk evaluasi internal bagi seluruh anggota DPR untuk lebih peka terhadap kebutuhan rakyat.
“Kita harus mengukur diri, apakah fasilitas yang kita terima masih pantas dengan kondisi rakyat yang sedang berjuang untuk bertahan hidup,” kata Said, Sabtu (30/09) dalam keterangan tertulisnya.
PDIP juga mengingatkan anggotanya untuk selalu menjaga sikap tepo sliro, memiliki sense of crisis, dan mawas diri, karena DPR selalu berada di bawah sorotan publik.
“Kami ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa DPR bisa lebih simpatik dan lebih mendengarkan aspirasi mereka,” kata Said menambahkan.
Selain tunjangan perumahan, Fraksi PDIP juga memutuskan untuk meninjau ulang fasilitas lain yang dianggap berlebihan. Sebagai bentuk komitmen terhadap perubahan, PDIP berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi partai dan anggota DPR lainnya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. (Red/Emha)
