Pena Madura, Sumenep, 12 Juli 2019 – Menjelang seleksi yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengisi jabatan pimpinan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Front Keluarga Mahasiswa Sumekar (FKMS) mendesak agar proses dilkukan profesional dan terbuka.
Saat ini assesment untuk sembilan OPD dimaksud sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan hasilnya akan keluar diminggu ini. Sementara tahapan selanjutnya akan dilakukan tes oleh Pansel yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasyiadi.
Ketua FKMS, Moh. Sutrisno meminta agar Pansel benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Jangan sampai ada indikasi keberpihakan dan ego kelompol dalam memberikan penilaian.
“Pansel harus betul-betul memberikan penilaian secara tepat, sesuai kemampuan dan kecakapannya, serta harus transparan,” katanya, Jum’at (12/07/2019).
Selain itu, lanjut Sutrisno Pansel juga dituntut lebih cermat dan hati-hati dalam menjaring atau memilih calon kepala OPD tersebut. Jangan sampai nantinya ada kandidat yang bermasalah justru diloloskan.
“Terutama menyangkut integritas dan kapabilitas sehingga mampu memberikan kinerja yang terbaiknya. Jangan terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok,” harapnya.
Kendati Demikian, Pria Kelahiran Rubaru itu, akan melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap proses penentuan sembilan jabatan kepala OPD yang hendak terisidalam bulan ini tersebut.
“Kami akan selalu pantau kinerja Pansel,, agar kinerjanya sesuai dengan aturan sebagai pertanggung jawaban pada rakyar Sumenep,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, saat ini ada sembilan Kepala OPD yang masih kosong tanoa pejabat definitif. OPD tersebut diantaranya Dinas PU Pengairan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Selain itu, ada juga Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (Emha/Man)
